Koordinator ICW Tak Permasalahkan Dicoret dari Daftar Panelis Debat Pilpres

Kompas.com - 05/01/2019, 10:03 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo tak mempermasalahkan pencoretan namanya dari daftar panelis debat pertama calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Ia menghormati keputusan itu sebagai wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi nothing to loose aja, karena memang kami diminta terus bersedia, lalu tidak jadi diminta (jadi panelis debat) kami tetap legowo,” kata Adnan saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Adnan menyebutkan, ICW menerima permintaan KPU sebagai panelis karena ingin membantu proses dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Ia menilai, dengan menerima permintaan menjadi panelis, ICW memiliki kesempatan untuk memperdalam para capres-cawapres soal strategi pemberantasan korupsi.

Baca juga: Bambang Widjojanto dan Koordinator ICW Dicoret dari Daftar Panelis Debat Pilpres

Akan tetapi, meski akhirnya tak jadi panelis, ICW akan tetap menggunakan perannya untuk memberikan catatan, kritik, dan masukan terkait visi dan misi pemberantasan korupsi.

"Dan itu tetap akan kami sampaikan kepada publik luas dengan berbagai instrumen yang ada,” ujar Adnan.

Sebelumnya, Adnan Topan Husodo telah memberikan tanggapan melalui akun Facebook miliknya. Ia menuliskan sebagai berikut:

"Kabar mengejutkan baru saja tiba, ICW dicoret dari panelis debat pertama capres, padahal besok adalah rapat pertama panelis. Alasan KPU, keputusan mendadak ini kesepakatan tim paslon 1 dan paslon 2. Mengejutkan karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis. Kami tak perlu menduga apapun, yg pasti ketika KPU meminta kami ambil bagian dalam proses demokratisasi ini, kami sangat terbuka terlibat, jikapun tidak, kami tetap memiliki peran yg sama tanpa diminta oleh siapapun."

Baca juga: Dicoret dari Panelis Debat Pilpres, Ini Kata Bambang Widjojanto

Nama-nama calon panelis debat yang disepakati yaitu, Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara), dan Margarito Kamis (Ahli Tata Negara).

Sementara, satu orang lainnya adalah unsur pimpinan KPK yang saat ini masih dalam konfirmasi.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Debat Pilpres 2019

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X