Salin Artikel

Kubu Jokowi Tolak BW Jadi Panelis Debat karena Mantan Timses Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, ditariknya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dari panelis debat Pilpres dikarenakan pihaknya tidak setuju.

TKN tak setuju nama BW masuk sebagai panelis, lantaran yang bersangkutan pernah menjadi tim sukses Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Atas rekam jejak itu, muncul kritik dari kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang meminta supaya BW ditarik mundur dari panelis debat.

"Pendukung kami mengirim keberatan. Sebab kan, syarat dari netralitas itu belum pernah menjadi partisan pilkada maupun parpol," kata Aria saat dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).

"Karena ada keberatan dan setelah kami cek, betul, maka itu yang kami jadikan keberatan dari TKN kepada dia jadi panelis," sambungnya. 

Meski demikian, Aria mengakui awalnya TKN sepakat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menetapkan BW jadi panelis. 

Sebab BW dinilai punya potensi, ilmu, dan pengalaman yang representatif untuk mengemban tugas itu.

Oleh karenanya, sejak awal BPN mengusulkan nama BW sebagai panelis TKN tak pernah keberatan.

TKN baru menyatakan tidak setuju dalam rapat persiapan debat Pilpres yang keempat.

"Secara terbuka dia sudah menyatakan jadi partisan dalam satu pihak, maka kami sampaikan keberatan itu. Kalau dia menjadi tim panelis, kami nilai aspek netralitasnya yang kami ragu," ujar Aria.

Atas ditariknya nama BW, BPN lantas menarik mundur satu orang panelis yang sebelumnya diusulkan oleh TKN. Ia adalah koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Penarikan satu moderator debat usulan TKN merupakan konsekuensi dari ditariknya satu nama moderator yang diusulkan BPN.

Atas penarikan dua moderator tersebut, baik TKN maupun BPN sama-sama sudah sepakat.

"Intinya mereka (TKN) enggak nyaman dengan BW, jadi ya sudah, fair enggak apa-apa," kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso saat dihubungi secara terpisah.

Saat ini, KPU bersama tim kampanye kedua paslon menyepakati enam panelis debat pertama Pilpres.

Enam nama tersebut adalah, Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli Tata Negara), Margarito Kamis (ahli Tata Negara), dan Agus Rahardjo (Ketua KPK).

Debat pertama akan diselenggarakan 17 Januari 2019. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/05/17194201/kubu-jokowi-tolak-bw-jadi-panelis-debat-karena-mantan-timses-anies-sandi

Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke