Sesmenpora Sebut Pemerintah Belum Perlu Bekukan PSSI

Kompas.com - 05/01/2019, 15:20 WIB
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto saat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).Reza Jurnaliston Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto saat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto memandang, pemerintah belum perlu membekukan organisasi PSSI.

Hal itu dikatakan Gatot merespons penangkapan terhadap sejumlah orang yang masuk dalam lingkup PSSI oleh Satgas Antimafia bola bentukan Polri.

"Kami memandang tidak perlu membekukan PSSI. Karena sejauh ini kan tidak ada pelanggaran yang signifikan," ucap Gatot saat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Gatot menuturkan, kondisi saat ini berbeda dengan ketika pemerintah membekukan PSSI pada 2005.

Baca juga: Satgas Anti Mafia Bola Segera Periksa Vigit Waluyo

Gatot menjelaskan, saat itu PSSI telah diberi peringatan untuk tidak mengikutsertakan Arema dan Persebaya pada Liga Indonesia (ISL), lantaran kedua tim tidak memenuhi syarat administrasi. Namun, peringatan itu tak digubris PSSI.

"Legalitasnya sebagai klub dan peserta kompetisi ternyata dilanggar. Akibatnya itu jadi pemicu pembekuan," ujar Gatot.

PSSI, kata Gatot juga turut membantu Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, untuk mengusut dugaan pengaturan skor.

Untuk itu, lanjut Gatot, saat ini belum ada urgensi untuk membekukan kepada PSSI.

Baca juga: Satgas Anti Mafia Bola Telah Terima 278 Laporan

"Jadi kalau kali ini kami tidak ada urgensinya, tidak ada justifikasinya kalau kami harus buru-buru membekukan. Kami sudah menimbang plus-minusnya," tandas Gatot.

Sejauh ini, sudah ada empat orang yang ditahan Satgas Antimafia Bola dalam kasus pengaturan skor.

Mereka adalah anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah, Johar Ling Eng, mantan anggota Komite Wasit PSSI, Priyanto beserta anaknya, Anik Yuni Sari, dan yang terbaru anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih.



Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X