Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan

Kompas.com - 04/01/2019, 16:56 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Beberapa waktu yang lalu, masyarakat dihebohkan atas peristiwa ratusan mahasiswa Indonesia yang diduga menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwan.

Fakta kejadian ini diungkap oleh seorang politisi Taiwan, Kuomintang Ko Chih-en.

Pemerintah pun menanggapi kabar mengenai ratusan mahasiswa yang kerja paksa di Taiwan.

Narasi yang beredar:

Ratusan mahasiswa ini dikabarkan menjadi buruh pabrik dengan tugas mengemas lensa kontak dengan waktu kerja 10 jam.

Kuomintang Ko Chih-en menguak temuannya tersebut ke media setempat, dan melaporkannya pada Kamis (3/1/2019). Pemerintah Taiwan dan Indonesia kemudian melakukan tindakan atas hal ini.

Pemberitaan ini sontak menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet yang meminta kejelasan informasi dari pemerintah.

Penelusuran Kompas.com:

Dari pemberitaan sebelumnya, ratusan mahasiswa yang dipaksa bekerja tersebut hanya mendapatkan pelajaran selama dua hari dalam seminggu.

Terlepas dari waktu belajar tersebut, mereka selama empat hari dalam seminggu untuk mengemas 30.000 lensa kontak di sebuah pabrik di Taiwan. Adapun waktu kerjanya adalah 10 jam dan waktu istirahat 2 jam.

Padahal, disebutkan program kerja-magang yang ideal adalah satu tahun di kampus dan satu tahun di dunia industri. Pemerintah Indonesia dan Taiwan mempunyai kerja sama terkait program kerja-magang bagi mahasiswa.

Sebagian besar mahasiswa ini beragama Islam. Namun, selama bekerja di pabrik, mereka dikabarkan mendapatkan makanan yang mengandung babi.

"Meski kebanyakan dari pelajar Indonesia adalah Muslim, yang mengagetkan mereka mendapat makanan yang mengandung babi," kata Kuomintang Ko Chih-en dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

Baca juga: Ratusan Pelajar Indonesia Diduga Jalani Kerja Paksa di Pabrik Taiwan

Respons Indonesia

Proses pengiriman mahasiswa Indonesia ini dilakukan oleh seorang broker yang mendapat 200 dollar Taiwan atau sekitar Rp 93.795 per orang.

Karena hal ini, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei meminta klarifikasi serta berkoordinasi dengan aparat lokal untuk melakukan tindakan demi keselamatan mahasiswa di Indonesia.

Akhirnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara perekrutan dan pengiriman mahasiwa dengan skema kuliah-magang ke Taiwan.

Baca selengkapnya: Ratusan Mahasiswa Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, Indonesia Stop Kirim Mahasiswa

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com