Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Dukung KPU Laporkan Kasus Hoaks Surat Suara

Kompas.com - 03/01/2019, 13:25 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan kasus informasi bohong adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

KPU berencana melaporkan kasus tersebut pada Kamis (3/1/2019) siang, setelah memastikan bahwa informasi itu tidak benar. 

"Saya kira memang KPU tidak boleh mendiamkan dan menganggap ini angin lalu, sebuah peristiwa yang sepele atau biasa-biasa saja. Justru KPU memang harus bertindak cepat, terukur, dan legal dalam meresponsnya," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019). 

Ia mengatakan, biasanya hoaks menyerang pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pemilu. Namun, hoaks soal surat suara ini dinilainya sudah menyerang penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Minta Polisi Dalami Siapa Pun yang Unggah Informasi Hoaks Surat Suara

Titi mengatakan, hoaks ini memiliki dampak yang besar. Pertama, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU. KPU akan dinilai tidak kredibel dalam menyelenggarakan pemilu.

Selain itu, legitimasi pemilu juga akan terancam. Masyarakat bisa tidak memercayai hasil pemilu karena adanya hoaks ini.

"Langkah hukum saya kira diperlukan agar ke depannya semua pihak yang coba-coba menyebarkan hoaks mendapat pembelajaran bahwa tidak ada tempat bagi hoaks, provokasi, dan juga konspirasi di dalam praktik pemilu kita," kata dia.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, KPU berharap pihak kepolisian mendalami akun-akun di media sosial yang menyebarkan informasi adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

Baca juga: Demokrat Minta agar Pemberi Informasi Tak Dituduh sebagai Penyebar Hoaks

Setelah dilakukan pengecekan, informasi ini dipastikan hoaks. KPU akan melaporkan kasus ini ke Cyber Crime Polri.

Sejak beredar informasi mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos, Rabu (2/11/2018) sore, KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Namun, untuk memastikannya, KPU melakukan pengecekan langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya dipastikan tidak benar.

Selanjutnya, KPU menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

Hoaks mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui YouTube, Facebook, dan WhatsApp.

Baca juga: Bantah Sebar Hoaks, Andi Arief Sebut yang Dilakukannya Imbauan agar Dicek

Hoaks itu berupa rekaman suara seorang lelaki sebagai berikut:

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Sejumlah netizen juga turut mengunggah informasi ini dan mempertanyakan kebenarannya.

Salah satunya Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang mengunggah melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Namun, unggahan tersebut tak lagi ditemukan. Saat dikonfirmasi, Kamis pagi, Andi membantah telah menyebarkan hoaks. Ia menyebutkan, yang diunggahnya adalah imbauan agar informasi yang beredar itu dicek kebenarannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com