Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Danjen Kopassus Doni Monardo Ditunjuk Jadi Kepala BNPB

Kompas.com - 01/01/2019, 20:03 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini akan menggantikan Willem Rampangilei. 

Doni dijadwalkan dilantik Presiden pada Rabu (2/1/2019) di Istana Negara, Jakarta, pukul 09.00 WIB

UPDATE: Pelantikan Kepala BNPB Rabu Besok Ditunda

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengonfirmasi kabar penunjukan Doni sebagai Kepala BNPB.

"Benar, Pak Doni Monardo yang menjadi Kepala BNPB," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP kepada Kompas.com, Selasa (1/1/2019).

Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BNBP, jenderal bintang tiga kelahiran Cimahi, Jawa Barat ini menjabat sebagai Wantanas sejak sembilan bulan lalu.

Doni juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer XVI/ Pattimura.

Lulusan Akademi Militer tahun 1995 ini sempat menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Sutopo: Kepala BNPB yang Baru Harus Pintar dan Dekat dengan Presiden

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sutopo Purwo Nugroho berharap Kepala BNPB yang baru harus siap dalam memberikan laporan dan saran yang tepat bagi presiden dalam setiap kondisi darurat.

"Kepala BNPB harus orang pintar, profesional, dan dekat dengan presiden. Soalnya, dalam kondisi darurat bencana, Kepala BNPB harus memberikan laporan kepada presiden setiap saat, baik diminta maupun tidak diminta," kata Sutopo.

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Mayjend TNI Doni Monardo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wantanas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com