Kompas.com - 01/01/2019, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengakui bahwa PKS belum menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PKS adalah salah satu partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, selain Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Koalisi ini mengusung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.  

Namun demikian, kata Mardani, PKS sudah bekerja untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. PKS, kata dia, sudah menyumbang hal lain selain dana. 

"Semua partai pendukung sudah bekerja dan memang tidak dalam bentuk sumbangan dana kampanye karena kebanyakan digabung dengan kegiatan partai," tutur Mardani ketika dihubungi via telepon, Selasa (1/1/2019).

Mardani menjelaskan, PKS, PAN, dan Demokrat membantu pemenangan Prabowo-Sandi melalui pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan biaya sosialisasi di sejumlah daerah.

Dirinya mengaku Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga telah mengetahui bentuk bantuan yang dilakukan partai koalisi.

"Kita menikmati semua proses dan bahagia dengan kampanye Prabowo-Sandi. Kebanyakan memang dalam bentuk APK dan biaya sosialisasi. PKS sudah memasang APK di 80 daerah pemilihan se-Indonesia," ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, BPN memaparkan total dana kampanye yang terkumpul dalam rentang empat bulan sejak September hingga Desember. Total dana kampanye yang diterima Prabowo-Sandi mencapai Rp 54 Miliar.

Adapun perinciannya Rp 39,5 Miliar dari Sandiaga, Rp 13 Miliar dari Prabowo, Rp 1,38 Miliar sumbangan Partai Gerindra. Lalu, Rp 76,1 Juta berasal dari sumbangan warga perorangan, dan Rp 28 Juta sumbangan kelompok.

Cawapres Sandiaga juga tak mempermasalahkan jika PKS, PAN, dan Demokrat tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana kampanye. Menurut Sandiaga, ketiga partai tersebut sudah berperan penting melalui pemasangan APK dan sosialisasi.

Baca juga: Kata Sandiaga soal PKS, PAN, dan Demokrat yang Belum Sumbang Dana Kampanye

Kendati demikian, capres Prabowo beberapa waktu lalu sempat menyinggung para elite partai koalisi pendukungnya yang belum menyumbangkan dana kampanye.

Dia bahkan membandingkan partai koalisi dengan pengemudi ojek daring yang telah menyisihkan penghasilan mereka guna menyumbang dana kampanye Prabowo-Sandi.

"Hei kalian elite partai, kalau kalian tidak menyumbang, kelewatan kalian. Ini tukang ojek saja mengirimkan penghasilanya kepada kita," kata Prabowo seperti dikutip dari tayangan akun Youtube Gerindra TV, Selasa (18/12/2018).

Kompas TV Setiap Capres-Cawapres punya narasi berbeda saat kampanye. Ada yang "menjual" kegagalan ada juga yang menyodorkan keberhasilan. Lantas bagaimana publik harus bijak memaknai narasi setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden? Dan bagaimana pula calon pemimpin negeri menyuarakan tenaga dan pikirannya agar Indonesia punya masa depan yang lebih baik? KompasTV akan membahasnya bersama sejumlah narasumber anggota tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Emmy Hafild, melalui sambungan satelit bersama koordinator juru bicara badan pemenangan Prabowo -Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

Nasional
Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Nasional
KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.