Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/01/2019, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengakui bahwa PKS belum menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PKS adalah salah satu partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, selain Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Koalisi ini mengusung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.  

Namun demikian, kata Mardani, PKS sudah bekerja untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. PKS, kata dia, sudah menyumbang hal lain selain dana. 

"Semua partai pendukung sudah bekerja dan memang tidak dalam bentuk sumbangan dana kampanye karena kebanyakan digabung dengan kegiatan partai," tutur Mardani ketika dihubungi via telepon, Selasa (1/1/2019).

Mardani menjelaskan, PKS, PAN, dan Demokrat membantu pemenangan Prabowo-Sandi melalui pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan biaya sosialisasi di sejumlah daerah.

Dirinya mengaku Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga telah mengetahui bentuk bantuan yang dilakukan partai koalisi.

"Kita menikmati semua proses dan bahagia dengan kampanye Prabowo-Sandi. Kebanyakan memang dalam bentuk APK dan biaya sosialisasi. PKS sudah memasang APK di 80 daerah pemilihan se-Indonesia," ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, BPN memaparkan total dana kampanye yang terkumpul dalam rentang empat bulan sejak September hingga Desember. Total dana kampanye yang diterima Prabowo-Sandi mencapai Rp 54 Miliar.

Adapun perinciannya Rp 39,5 Miliar dari Sandiaga, Rp 13 Miliar dari Prabowo, Rp 1,38 Miliar sumbangan Partai Gerindra. Lalu, Rp 76,1 Juta berasal dari sumbangan warga perorangan, dan Rp 28 Juta sumbangan kelompok.

Cawapres Sandiaga juga tak mempermasalahkan jika PKS, PAN, dan Demokrat tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana kampanye. Menurut Sandiaga, ketiga partai tersebut sudah berperan penting melalui pemasangan APK dan sosialisasi.

Baca juga: Kata Sandiaga soal PKS, PAN, dan Demokrat yang Belum Sumbang Dana Kampanye

Kendati demikian, capres Prabowo beberapa waktu lalu sempat menyinggung para elite partai koalisi pendukungnya yang belum menyumbangkan dana kampanye.

Dia bahkan membandingkan partai koalisi dengan pengemudi ojek daring yang telah menyisihkan penghasilan mereka guna menyumbang dana kampanye Prabowo-Sandi.

"Hei kalian elite partai, kalau kalian tidak menyumbang, kelewatan kalian. Ini tukang ojek saja mengirimkan penghasilanya kepada kita," kata Prabowo seperti dikutip dari tayangan akun Youtube Gerindra TV, Selasa (18/12/2018).

Kompas TV Setiap Capres-Cawapres punya narasi berbeda saat kampanye. Ada yang "menjual" kegagalan ada juga yang menyodorkan keberhasilan. Lantas bagaimana publik harus bijak memaknai narasi setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden? Dan bagaimana pula calon pemimpin negeri menyuarakan tenaga dan pikirannya agar Indonesia punya masa depan yang lebih baik? KompasTV akan membahasnya bersama sejumlah narasumber anggota tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Emmy Hafild, melalui sambungan satelit bersama koordinator juru bicara badan pemenangan Prabowo -Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cuci di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cuci di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Legislator PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus: Referensi Cak Imin dari Mana?

Legislator PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus: Referensi Cak Imin dari Mana?

Nasional
KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.