Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut PAN, PKS, dan Demokrat Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Kompas.com - 31/12/2018, 17:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, belum menyumbang dana kampanye ke tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketiga partai tersebut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Merujuk pada data BPN, dalam rentang waktu empat bulan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang sudah terkumpul sebesar Rp 54 miliar.

Sumbangan terbesar berasal dari Sandiaga, sebesar Rp 39,5 miliar, lalu Prabowo Rp 13 miliar dan Gerindra Rp 1,38 miliar.

Baca juga: Malam Tahun Baru, Sandiaga Ingin Baca Doa di Masjid Dekat Rumah

Terkait dengan PAN, PKS, dan Demokrat yang belum menyumbang, Sandiaga mengakui bahwa Pemilu 2019 membutuhkan biaya besar lantaran bersifat serentak atau pilpres dan pileg digelar bersamaan. 

"Tentunya nanti bisa dicek masing-masing partai. Tapi kami sadar betul bahwa kebutuhan partai juga cukup besar hadapi pileg," kata Sandiaga di rumah pemenanganya, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga mengatakan, PAN, PKS, dan Demokrat sudah berpartisipasi meskipun belum memberikan sumbangan dana kampanye. Peran ketiga partai itu, kata Sandiaga, lewat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah daerah.

"Dari segi kegiatan di lapangan, setiap partai sudah berpartisipasi tapi belum dimasukkan semuanya di dana kampanye karena mereka bergerak sendiri. Mungkin mereka pasang APK sendiri, namun tidak melaporkan kepada BPN. Namun setiap saya kunjungan ke daerah, masing-masing partai sudah pasang APK," paparnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Resmikan Posko Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Sementara itu, Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono menduga partai-partai koalisi selain Gerindra belum menyumbang karena fokus pada pemilu legislatif.

"Belum saja, belum bukan berarti mereka enggak mau loh. Sekali lagi ini mereka juga mesti mikirin pemilu legislatif mereka," kata Thomas.

"Tetapi setiap Pak Sandi ke lapangan, PAN ada, di Jatim Demokrat ada, PKS di Jabar ada. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan ke bendahara masing masing," sambungnya.

Sementara itu, BPN juga mendapatkan sumbangan dari perorangan yang totalnya mencapai Rp 76,1 juta dan dari sumbangan kelompok totalnya Rp 28,86 juta.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut2,Sandiaga Uno,tidak mempermasalahkan panelis debat capres-cawapres yang dipilih oleh KPU. Sandi yakin semua panelis yang dipilih netral.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Sandi saat sempat berada di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/12). Ia juga menambahkan,debat capres-cawapres harus dibuatsejuk dan nyaman,bukan saling menjatuhkan.<br /> <br /> Menurut Sandi, lebih baik jika nantinya para pendukung pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak di arena debat, karena menurutnya bisamengganggu konsentrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com