Kompas.com - 31/12/2018, 18:19 WIB
Ketua KY Jaja Ahmad Jayus (kedua dari kanan) dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta (kanan) dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY RI pada tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKetua KY Jaja Ahmad Jayus (kedua dari kanan) dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta (kanan) dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY RI pada tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang tertunda selama dua tahun.

Hal itu diutarakan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY RI pada tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018).

Jaja menuturkan, RUU tersebut dapat memperjelas proses manajemen hakim beserta fungsi pengawasan KY.

"Tentunya KY sangat mendorong RUU Jabatan hakim supaya menjadi jelas bagaimana proses rekrutmen, proses rotasi, mutasi, dalam arti proses manajemen hakim, jelas posisi dan kedudukan dari para hakim itu, kemudian pengawasan itu bagian terpenting dari KY," jelas Jaja.

Baca juga: Pembahasan RUU Jabatan Hakim Lanjut ke Tingkat Panja

Terkait dengan promosi hakim, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta mengatakan KY beringinan untuk lebih dilibatkan dalam prosesnya.

Sukma menuturkan, KY memiliki riwayat hakim yang dibutuhkan untuk kepentingan pengangkatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Usulan KY pembinaan terutama yang terkait promosi, mutasi. Promosi terutama. Di pengadilan tertentu saja dulu," ujar Sukma.

"Misalnya, ketua pengadilan di Jakarta, Surabaya, Medan, perkara-perkara kebanyakan dari sana. Itu melalui suatu proses di mana KY ikut terlibat. KY terlibat karena memang punya data mengenai hakim," sambung dia.

Sementara, Wakil Ketua KY Mardaman Harahap menambahkan, RUU tersebut dapat menguatkan fungsi dan wewenang KY secara kelembagaan.

Baca juga: MA Pertanyakan Kelanjutan RUU Jabatan Hakim

RUU tersebut memungkinkan KY untuk langsung menjatuhkan hukuman kepada hakim yang terbukti bersalah.

Untuk saat ini, KY hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Jadi ke depan kita berharap RUU Jabatan Hakim karena ada beberapa pasal yang mengatur penguatan lembaga KY sehingga nanti kalau hakim terbukti bersalah, langsung dijatuhi sanksi oleh KY," jelas Mardaman di kesempatan yang sama.

Kompas TV KPK memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang jadi tersangka dalam kasus suap penanganan perkara, Jumat (14/12).<br /> <br /> Hakim Irwan adalah satu dari lima tersangka kasus dugaan suapuntuk memuluskan putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.<br /> <br /> Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mendalami pengetahuan para tersangka terkait proses persidangan perkara perdata yang ditangani. Dalam kasus ini, dua hakim PN Jakarta Selatan diduga menerima suap ratusan juta rupiah.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

Nasional
Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Nasional
KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

Nasional
Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X