Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut PAN, PKS, dan Demokrat Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Kompas.com - 31/12/2018, 17:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, belum menyumbang dana kampanye ke tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketiga partai tersebut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Merujuk pada data BPN, dalam rentang waktu empat bulan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang sudah terkumpul sebesar Rp 54 miliar.

Sumbangan terbesar berasal dari Sandiaga, sebesar Rp 39,5 miliar, lalu Prabowo Rp 13 miliar dan Gerindra Rp 1,38 miliar.

Baca juga: Malam Tahun Baru, Sandiaga Ingin Baca Doa di Masjid Dekat Rumah

Terkait dengan PAN, PKS, dan Demokrat yang belum menyumbang, Sandiaga mengakui bahwa Pemilu 2019 membutuhkan biaya besar lantaran bersifat serentak atau pilpres dan pileg digelar bersamaan. 

"Tentunya nanti bisa dicek masing-masing partai. Tapi kami sadar betul bahwa kebutuhan partai juga cukup besar hadapi pileg," kata Sandiaga di rumah pemenanganya, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga mengatakan, PAN, PKS, dan Demokrat sudah berpartisipasi meskipun belum memberikan sumbangan dana kampanye. Peran ketiga partai itu, kata Sandiaga, lewat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah daerah.

"Dari segi kegiatan di lapangan, setiap partai sudah berpartisipasi tapi belum dimasukkan semuanya di dana kampanye karena mereka bergerak sendiri. Mungkin mereka pasang APK sendiri, namun tidak melaporkan kepada BPN. Namun setiap saya kunjungan ke daerah, masing-masing partai sudah pasang APK," paparnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Resmikan Posko Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Sementara itu, Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono menduga partai-partai koalisi selain Gerindra belum menyumbang karena fokus pada pemilu legislatif.

"Belum saja, belum bukan berarti mereka enggak mau loh. Sekali lagi ini mereka juga mesti mikirin pemilu legislatif mereka," kata Thomas.

"Tetapi setiap Pak Sandi ke lapangan, PAN ada, di Jatim Demokrat ada, PKS di Jabar ada. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan ke bendahara masing masing," sambungnya.

Sementara itu, BPN juga mendapatkan sumbangan dari perorangan yang totalnya mencapai Rp 76,1 juta dan dari sumbangan kelompok totalnya Rp 28,86 juta.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut2,Sandiaga Uno,tidak mempermasalahkan panelis debat capres-cawapres yang dipilih oleh KPU. Sandi yakin semua panelis yang dipilih netral.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Sandi saat sempat berada di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/12). Ia juga menambahkan,debat capres-cawapres harus dibuatsejuk dan nyaman,bukan saling menjatuhkan.<br /> <br /> Menurut Sandi, lebih baik jika nantinya para pendukung pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak di arena debat, karena menurutnya bisamengganggu konsentrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com