Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program "Sekolah Ibu" di Bandung Barat, Aktivis Nilai Suami Juga Perlu Diedukasi

Kompas.com - 30/12/2018, 10:32 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program "Sekolah Ibu" yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menuai kritik karena dinilai menyudutkan perempuan.

Hal ini disampaikan Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Venny Siregar.

"Kami menyesalkan program yang sangat misoginis itu," ujar Venny ketika dihubungi, Minggu (30/12/2018).

Baca juga: Alami KDRT, Bagaimana Cara Mengadukannya?

Program tersebut ramai diperbincangkan setelah informasinya diunggah Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan melalui instagram.

Lewat program ini, Pemkab Bandung Barat akan mengedukasi para ibu tentang rumah tangga. Hal ini merupakan upaya Pemkab Bandung Barat untuk mengatasi kasus perceraian di kabupaten tersebut.

Venny mengatakan, banyak kasus perceraian yang dipicu suami, salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Baca juga: Kasus KDRT Marak, Ribuan Perempuan Israel Gelar Aksi Protes

Pelaku terbesar dalam KDRT, kata Venny, adalah para suami.

Atas hal ini, dia menilai pemberian edukasi kepada para suami juga sama pentingnya. 

"Saya mencerna program ini akan membuat kebijakan yang proteksionis, seakan-akan melindungi perempuan, tetapi malah merugikan perempuan," kata dia.

Baca juga: Tindakan Kekerasan yang Tergolong KDRT

Dia pun menyarankan Pemkab Bandung Barat membuat program lain, misalnya seperti program konseling untuk suami istri. 

Postingan Hengky Kurniawan

Berikut ini adalah keterangan foto yang diunggah Hengky lewat akun instagram, @hengkykurniawan:

"Dari 5-30 November 2018, Kasus perceraian di KBB sebanyak 244 Kasus. Kalau dirata-rata berarti setiap harinya ada 9-10 orang yang mendaftarkan perceraian. Ini menjadi masalah yang serius bagi kami Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Inshaa Allah di tahun 2019 kami meluncurkun program "Sekolah Ibu". Tujuan didirikanya sekolah ibu untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga, bagaimana menghadapi suami, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita yang beranjak dewasa dan banyak materi lainya yang nanti akan diajarkan di sekolah ibu. Inshaa Allah "Sekolah ibu" tidak akan membosankan. Ibu - ibu makin sayang suami, kompak dengan anak, dan tentunya keluarga akan lebih bahagia. InshaaAllah…. @aa.umbara @ridwankamil @humas_kbb @bimaaryasugiarto (note: tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Program sekolah ibu berhasil menekan angka perceraian di kota Bogor. Seperti yang Kang Bima sampaikan ke saya waktu studi banding. Ibu-ibu yang tadinya menuntut cerai suaminya akhirnya menarik gugatan cerainya setelah mengikuti sekolah ibu. Tentu ini program baik yang bisa kita contoh. Pematerinya dari kalangan profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, wanita karier yang sukses. Dan program ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Gubernur. Bila ada yg salah dalam pemahaman atau kurang berkenan, mohon dimaafkan) Haturnuhun..."

Setelah muncul perdebatan, Hengky mengunggah video yang menggambarkan rencana kegiatan program tersebut.

Masih lewat instagram, dia menjelaskan program ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada para ibu.

Baca juga: WNA Mesir Diciduk di Apartemen Kalibata City karena Lakukan KDRT kepada Istri

Dia mengatakan, program "Sekolah Ibu" terbukti bisa menekan angka perceraian di Kota Bogor.

Pemateri dalam program ini datang dari banyak kalangan seperti profesional, psikolog, dosen, profesor, polwan, sampai wanita karier.

"Tidak ada yang menyalahkan ibu-ibu dalam kasus perceraian. Justru statement itu muncul dari opini netizen," tulis Hengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com