5 Hoaks tentang CPNS pada 2018, dari Rekrutmen hingga Pengangkatan

Kompas.com - 29/12/2018, 11:00 WIB
Ilustrasi hoaks atau berita palsu milindriIlustrasi hoaks atau berita palsu
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini memang tidak dapat dipungkiri menyedot perhatian masyarakat.

Setiap ada sesuatu yang menarik minat masyarakat, tidak jarang momen ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya.

Sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan CPNS tahun ini, ditemukan beberapa kabar tidak benar atau hoaks yang beredar di media sosial.

Tak hanya itu, hingga proses rekrutmen CPNS yang masih berjalan hingga saat ini, masih ada saja oknum penyebar hoaks.

Berikut lima hoaks tentang CPNS sepanjang 2018:

1. Seminar Nasional Pengadaan CPNS 2018

Beberapa waktu lalu, tersebar pamflet seminar nasional pengadaan CPNS 2018 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemenpan RB memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menyelengggarakan seminar nasional menganai pengadaan CPNS.

Informasi di dalam pamflet yang beredar tersebut disebutkan jika seminar diselenggarakan pada 1 Juli 2018, dengan tema "Membuka Tabir Rahasia Lulus Tes CPNS".

Disebutkan juga, bahwa pihak penyelenggara akan mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB sebagai pembicara kunci.

Baca juga: Kemenpan RB: Hati-hati Hoaks Seminar Pengadaan CPNS 2018

2. Formasi Pengangkatan CPNS 2016-2019

Foto-foto yang berisi informasi mengenai e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019 menyebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Berita ini diklarifikasi oleh akun resmi twitter Kementerian Hukum dan HAM RI, yang menyebutkan bahwa berita ini tidak benar atau hoaks.

Klarifikasi juga diberikan oleh Kemenpan RB. Melalui situs resminya, Kemenpan RB menyatakan bahwa belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaran CPNS tahun 2018.

Dalam berita tersebut juga disebutkan kriteria yang diperlukan, susunan formasi, dokumen yang dibutuhkan, alur pendaftaran, dan kuota penerimaan CPNS.

Baca juga: [HOAKS] Informasi soal Formasi Pengangkatan CPNS 2016 2019

3. Surat Kemenpan RB tentang Pembekalan CPNS

Surat bertanda tangan Sekretaris Kemenpan RB mengenai daftar nama peserta pembekalan CPNS adalah tidak benar alias hoaks.

Kemenpan RB menegaskan tak pernah mengeluarkan surat ini.

Surat tersebut ditujukan kepada kepala daerah tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat pembina kepegawaian daerah.

Para pejabat terkait diminta unutk mengumumkan nama calon PNS dan memberikan pembekalan.

Isi surat itu:

Menindaklanjuti perihal tahapan akhir yang dilakukan oleh masing-masing kementerian terkait, tentang Penyampaian Daftar Nama Peserta Pembekalan CPNS Golongan II dan II formasi tahun 2017, dengan ini diberitahukan kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten bahwa nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 telah lengkap, berupa nama berikut formasinya yang tertera dalam 1 bundel lampiran ini.

Kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, porvinsi, kota maupun kabupaten diharapkan untuk menyampaikan pengumuman ini, berikut pelaksanaan pembekalan.

Sekian pemberitahuan ini, harap menjadi periksa adanya.

Kemenpan RB memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan ricek setiap informasi yang diterima terkait CPNS yang diperoleh selain dari situs resmi, email, atau media sosial Kemenpan RB.

Baca juga: [HOAKS] Surat Kemenpan RB soal Pembekalan CPNS

4. Informasi dan Susunan CPNS 2018

Informasi yang tersebar ini berisi tentang petunjuk teknis mengenai persyaratan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer se-kabupaten di Indonesia pada 2018-2019.

Terdapat logo Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada bagian kanan cover dari informasi yang beredar tersebut.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, informasi petunjuk teknis tersebut adalah hoaks.

Melalui akun resmi twitter BKN, @BKNgoid, menyatakan belum ada informasi resmi terkait penerimaan CPNS 2018.

Baca juga: Informasi Format dan Susunan CPNS 2018 Hoaks

5. Surat Rekomendasi dan Rekonsiliasi Data CPNS 2018

Hoaks kali ini berbentuk sebuah surat yang seolah dikeluarkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Surat bernomor 44/S/Tim Pengolahan/XI/2018 ini dikeluarkan di Jakarta pada 13 Desember 2018.

Surat yang ditujukan kepada pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut berisi tentang rekomendasi atau rekonsiliasi data CPNS, dilengkapi dengan nama-nama peserta yang direkomendasikan untuk diangkat.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menegaskan, BKN tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap suatu informasi yang diterima.

Baca juga: [HOAKS] Surat Rekomendasi dan Rekonsiliasi Data CPNS 2018 oleh BKN

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Nasional
Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Nasional
4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X