[HOAKS] Surat Rekomendasi dan Rekonsiliasi Data CPNS 2018 oleh BKN

Kompas.com - 18/12/2018, 12:29 WIB
Web simulasi CAT yang disediakan Badan Kepagawaian Negara (BKN). Dok. BKNWeb simulasi CAT yang disediakan Badan Kepagawaian Negara (BKN).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com — Hoaks atau berita bohong tentang rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 masih saja beredar di masyarakat.

Beberapa waktu lalu beredar surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditujukan kepada badan kepegawaian daerah tertentu.

Narasi yang beredar:

Surat yang mengatasnamakan BKN tersebut bernomor 44/S/Tim Pengolahan/XI/2018. Surat ini dikeluarkan di Jakarta pada 13 Desember 2018.

Isinya tentang rekomendasi atau rekonsiliasi data calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang ditujukan kepada pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang.

Bagian atas surat bodong ini berkop BKN dan seolah-olah ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto.

Berikut foto surat tersebut:

Surat palsu mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN)Twitter BKN/@BKNgoid Surat palsu mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

 

Penelusuran Kompas.com:

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menegaskan bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat ini.

"Surat tersebut bukan produk BKN," kata Aris dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/12/2018).

Ia mengatakan, Panitia Seleksi Nasional belum melaksanakan penyerahan hasil akhir seleksi CPNS 2018 kepada instansi.

Perkembangan teknologi yang ada memang tak dapat dimungkiri membuat suatu informasi tersebar dengan mudah. Untuk itu, masyarakat diimbau agar berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap suatu informasi yang beredar.

"Kami terbuka untuk menjelaskan kebenaran penyelenggaraan seleksi CPNS atau kegiatan sejenis yang mengatasnamakan BKN," ujar dia.

Informasi adanya surat palsu ini juga disampaikan BKN melalui akun resmi Twitter-nya, @BKNgoid.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X