Informasi Format dan Susunan CPNS 2018 Hoaks

Kompas.com - 19/07/2018, 15:12 WIB
Hoaks informasi terkait format dan susunan CPNS 2018 Doc. BKNHoaks informasi terkait format dan susunan CPNS 2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kepegawaian Negara ( BKN) menyatakan bahwa informasi terkait format dan susunan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2018 yang beredar luas di media sosial adalah tidak benar alias hoaks.

Informasi tersebut berisi tentang petunjuk teknis mengenai persyaratan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer sekabupaten di Indonesia tahun 2018-2019.

Dalam informasi itu, terdapat logo Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada bagian kanan atas cover tersebut.

Baca juga: CPNS 2018, Ada 100.000 Formasi bagi Tenaga Pendidik

Sebelumnya, sejumlah pengguna Twitter mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Salah satunya @ris212cid.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menegaskan, informasi tersebut hoaks.

"Iya juknis (petunjuk teknis) pemberkasan itu hoaks," kata Ridwan kepada Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Konfirmasi mengenai informasi yang beredar tersebut juga disampaikan BKN melalui akun resmi Twitter-nya, @BKNgoid.

Baca juga: [HOAKS] Informasi soal Formasi Pengangkatan CPNS 2016-2019

Dalam twitnya, BKN menyatakan belum ada informasi resmi terkait penerimaan CPNS 2018, baik soal ketentuan maupun persyaratan.

Ridwan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait CPNS 2018.

"Sudah berkali-kali kami sampaikan agar hanya memercayai referensi informasi dan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN," kata Ridwan.

"Kami selalu mengajak warganet untuk dewasa dan kritis terhadap semua informasi yang masuk. Jika bukan dan Kemenpan RB dan BKN, kami tidak bertanggung jawab atas kebenarannya," ujar dia.

Selain itu, pihak BKN juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi (Kominfo) untuk memblokir situs-situs CPNS palsu.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan aduankonten.kominfo.go.id untuk memblokir situs palsu, misalnya catbkn.com, cpns.com, dan lain-lain," ujar Ridwan.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO THR PNS



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X