[HOAKS] Surat Kemenpan RB soal Pembekalan CPNS

Kompas.com - 01/08/2018, 12:57 WIB
Surat palsu Sekretaris KemenPAN RB kepada para Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut menyebut adanya nama calon PNS dan formasinya, serta meminta para pejabat tersebut untuk mengumumkan dan memberi pembekalan. Dok. Kemenpan RBSurat palsu Sekretaris KemenPAN RB kepada para Kepala Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut menyebut adanya nama calon PNS dan formasinya, serta meminta para pejabat tersebut untuk mengumumkan dan memberi pembekalan.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat bertanda tangan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai daftar nama peserta pembekalan CPNS adalah tidak benar atau hoaks.

Kemenpan RB menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Informasi yang beredar

Surat yang beredar tersebut ditujukan kepada kepala daerah tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat pembina kepegawaian daerah.


Para pejabat terkait diminta untuk mengumumkan nama calon PNS dan memberikan pembekalan.

Isi surat yang beredar:

Menindaklanjuti perihal tahapan akhir yang dilakukan oleh masing-masing kementerian terkait, tentang Penyampaian Daftar Nama Peserta Pembekalan CPNS Golongan II dan II formasi tahun 2017, dengan ini diberitahukan kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten bahwa nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 telah lengkao, berupa nama berikut formasinya yang tertera dalam 1 bundel lampiran ini.

Kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, porvinsi, kota maupun kabupaten diharapkan untuk menyampaikan pengumuman ini, berikut pelaksanaan pembekalan.

Penelusuran Kompas.com

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir, saat dikonfirmasi mengatakan, surat itu hoaks.

Kemenpan-RB mendapatkan laporan dari masyarakat soal surat ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X