5 Hoaks tentang CPNS pada 2018, dari Rekrutmen hingga Pengangkatan

Kompas.com - 29/12/2018, 11:00 WIB
Ilustrasi hoaks atau berita palsu milindriIlustrasi hoaks atau berita palsu
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini memang tidak dapat dipungkiri menyedot perhatian masyarakat.

Setiap ada sesuatu yang menarik minat masyarakat, tidak jarang momen ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya.

Sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi pembukaan CPNS tahun ini, ditemukan beberapa kabar tidak benar atau hoaks yang beredar di media sosial.

Tak hanya itu, hingga proses rekrutmen CPNS yang masih berjalan hingga saat ini, masih ada saja oknum penyebar hoaks.

Berikut lima hoaks tentang CPNS sepanjang 2018:

1. Seminar Nasional Pengadaan CPNS 2018

Beberapa waktu lalu, tersebar pamflet seminar nasional pengadaan CPNS 2018 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemenpan RB memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menyelengggarakan seminar nasional menganai pengadaan CPNS.

Informasi di dalam pamflet yang beredar tersebut disebutkan jika seminar diselenggarakan pada 1 Juli 2018, dengan tema "Membuka Tabir Rahasia Lulus Tes CPNS".

Disebutkan juga, bahwa pihak penyelenggara akan mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB sebagai pembicara kunci.

Baca juga: Kemenpan RB: Hati-hati Hoaks Seminar Pengadaan CPNS 2018

2. Formasi Pengangkatan CPNS 2016-2019

Foto-foto yang berisi informasi mengenai e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019 menyebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X