Pose Jari Berbuntut Kampanye

Kompas.com - 24/12/2018, 14:20 WIB
Ilustrasi kampanye. AFP PHOTO / MOHAMMED ABEDIlustrasi kampanye.

Buktinya pernah viral dalam sebuah kesempatan, beredar sebuah foto yang menampilkan dua perwira petinggi Polri tengah berfoto dengan pose jari membentuk huruf ‘L’ dua jari yang dinarasikan mendukung salah satu calon presiden-calon wakil presiden.

Dalam aplikasi pesan WhatsApp, foto yang menampilkan Irjen Pol Ike Edwin dan Brigjen Pol Tomsi Tohir, foto tersebut dibubuhkan pesan yang menarasikan kedua perwira tinggi itu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapatkan nomor urut 02 dalam Pilpres 2019.

Terang saja, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa foto itu menampilkan narasi yang tidak benar atau hoaks.

Baca juga: [HOAKS] Perwira Tinggi Polri Dukung Salah Satu Capres-Cawapres

Awamnya kita selama ini mungkin tidak terlalu memikirkan apa yang sedang dilakukan tangan saat di foto, terlebih karena tidak sedang mencalonkan diri dalam sebuah jabatan politik.

Namun kini bagi para Politisi nampak memperhatikan bahasa tubuh mereka, tangan adalah bagian anatomi manusia yang paling ekspresif dipergunakan.

Padahal awalnya pose dua jari ‘victory’ atau satu ibu jari ‘good’ atau telunjuk hilir mudik di ruang publik hampir tidak ada masalah. Namun kini ekspresi tersebut tidak bisa lagi dipandang bebas nilai, namun sarat makna dan dapat dipersepsikan berbeda oleh kelompok yang sedang berkompetisi.

Terjebak politik administratif dan normatif

Salam satu jari atau dua jari dengan berbagai variannya sesungguhnya merupakan ekspresi dari tahapan pemilu yang perlu di tempuh dalam demokrasi yang sedang kita jalani, bukan perkara subtansi.

Karena sungguh di dalamnya tidak ada pesan program dan janji kampanye. Angka tersebut hanyalah urusan nomor urut dan kepentingan administratif belaka.

Namun anehnya, kini seakan menjadi urusan prinsip dan laten. Hingga kemudian mampu memantik konflik di berbagai forum media sosial maupun factual relasi sosial.

Baca juga: Jokowi-Maruf Amin Nomor Urut Satu, Prabowo-Sandiaga Nomor Urut Dua

Bukankah angka-angka tersebut 5 tahun lalu digunakan oleh capres yang sama dengan kondisi berkebalikan. Prabowo nomor urut 1 dan Jokowi nomor urut 2.

Kontestasi capres saat ini adalah pengulangan dan re-packaging dari apa yang pernah ada. Bukan sesuatu yang baru. Sehingga ketika pada akhirnya saat ini pose tersebut menjadi hulu konflik rasanya menyedihkan dan tragis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X