Wapres Kalla Pastikan Pemerintah Siap Tangani Bencana Tsunami di Banten

Kompas.com - 23/12/2018, 15:46 WIB
Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan pers terkait tsunami di Banten, di Jakarta, Minggu (23/12/2018). IstimewaWapres Jusuf Kalla memberikan keterangan pers terkait tsunami di Banten, di Jakarta, Minggu (23/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah siap menangani dampak bencana tsunami di Banten.

Hal itu disampaikan Kalla dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (23/12/2018).

Ia mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga terkait siap untuk mengatasi dampak bencana tsunami Banten.

Baca juga: BNPB: Hingga Pukul 13.00 WIB, 168 Orang Meninggal Dunia akibat Tsunami di 3 Wilayah

"Insya Allah kalau dari sisi peralatan, PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah siap memperbaiki kalau ada jalan rusak, jembatan rusak. Dari Kemensos (Kementerian Sosial) kalau makanan, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pasti sudah di sana," kata Kalla.

Kalla mengatakan, berdasarkam pantauan Panglima TNI sebelumnya, kondisi jalan di sekitaran lokasi yang terdampak tsunami di Banten masih bisa dilalui kendaraan.

Oleh karena itu, proses evakuasi korban dan pengiriman bantuan masih memungkinkan melalui jalur darat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jalan darat semuanya baik karena ini tidak ada gempanya. Jangan dikira kerusakan jalan infrastruktur itu akibat gempa. Hanya ada longsor. Kemungkinan longsor dari Gunung Krakatau itu kemudian airnya melimpah. Pembersihan kotoran akan dilaksanakan oleh PU," ujar Kalla.

Baca juga: Data Pukul 14.00 WIB, 23 Peserta Gathering PLN Korban Tewas Tsunami Banten

Pada Sabtu malam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gelombang yang menerjang sejumlah wilayah di kawasan sekitar Selat Sunda itu merupakan tsunami.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono memaparkan ada dua peristiwa yang memicu gelombang tsunami di sekitar Selat Sunda.

Kedua peristiwa itu adalah, aktivitas erupsi anak gunung Krakatau dan gelombang tinggi akibat faktor cuaca di perairan Selat Sunda. 

Berdasarkan data BNPB per Minggu (23/12/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 168 orang meninggal dunia, 745 mengalami luka-luka, dan 30 orang belum ditemukan.

Sementara itu, sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat. Demikian pula 60 warung, serta 350 kapal dan perahu mengalami kerusakan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.