Walhi Tunggu Pemikiran Capres di Debat Pilpres 2019 soal Lingkungan Hidup

Kompas.com - 20/12/2018, 19:15 WIB
Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi), Nur Hidayati, berharap calon presiden Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto memberikan gagasan baru dan solusi atas permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pada debat kedua Pilpres 2019.

Pada debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019, salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup.

Nur sangat mendukung materi tersebut karena dalam debat akan terlihat bagaimana pemikiran capres terkait isu lingkungan hidup saat ini.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Nanti kita lihat bagaimana tanggapan para capres soal kejahatan-kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan impunitas atas kejahatan tersebut. Lalu penegakan hukum yang juga terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan," ujar Nur seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Nur mengatakan, permasalahan itu mengacu pada model pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih berbasis pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

Ia berharap, kedua capres memiliki gagasan dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

Baca juga: Sandiaga: Debat Pilpres Jangan seperti Cerdas Cermat

"Dari data-data bencana ekologis yang terjadi, banyak korban yang tidak bisa berkompromi lagi pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan," kata Nur.

Adapun, berdasarkan catatan tata kelola lingkungan Walhi tahun 2017, terdapat 302 kasus perkara lingkungan hidup, 163 orang dikriminalisasi, dan 13 provinsi lokasi kejadian perkara yang berdampak pada ketimpangan ekologis.

"Akibatnya kelompok marjinal semakin dirugikan secara struktural, rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup. Kemudian basis sosial dan kebudayaan rakyat hancur dan kelas pekerja semakin tereksploitasi," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X