Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Tunggu Pemikiran Capres di Debat Pilpres 2019 soal Lingkungan Hidup

Kompas.com - 20/12/2018, 19:15 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati, berharap calon presiden Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto memberikan gagasan baru dan solusi atas permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pada debat kedua Pilpres 2019.

Pada debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019, salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup.

Nur sangat mendukung materi tersebut karena dalam debat akan terlihat bagaimana pemikiran capres terkait isu lingkungan hidup saat ini.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Nanti kita lihat bagaimana tanggapan para capres soal kejahatan-kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan impunitas atas kejahatan tersebut. Lalu penegakan hukum yang juga terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan," ujar Nur seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Nur mengatakan, permasalahan itu mengacu pada model pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih berbasis pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

Ia berharap, kedua capres memiliki gagasan dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

Baca juga: Sandiaga: Debat Pilpres Jangan seperti Cerdas Cermat

"Dari data-data bencana ekologis yang terjadi, banyak korban yang tidak bisa berkompromi lagi pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan," kata Nur.

Adapun, berdasarkan catatan tata kelola lingkungan Walhi tahun 2017, terdapat 302 kasus perkara lingkungan hidup, 163 orang dikriminalisasi, dan 13 provinsi lokasi kejadian perkara yang berdampak pada ketimpangan ekologis.

"Akibatnya kelompok marjinal semakin dirugikan secara struktural, rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup. Kemudian basis sosial dan kebudayaan rakyat hancur dan kelas pekerja semakin tereksploitasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com