Walhi Tunggu Pemikiran Capres di Debat Pilpres 2019 soal Lingkungan Hidup

Kompas.com - 20/12/2018, 19:15 WIB
Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi), Nur Hidayati, berharap calon presiden Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto memberikan gagasan baru dan solusi atas permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pada debat kedua Pilpres 2019.

Pada debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019, salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup.

Nur sangat mendukung materi tersebut karena dalam debat akan terlihat bagaimana pemikiran capres terkait isu lingkungan hidup saat ini.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi

"Nanti kita lihat bagaimana tanggapan para capres soal kejahatan-kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan impunitas atas kejahatan tersebut. Lalu penegakan hukum yang juga terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan," ujar Nur seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Nur mengatakan, permasalahan itu mengacu pada model pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih berbasis pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

Ia berharap, kedua capres memiliki gagasan dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

Baca juga: Sandiaga: Debat Pilpres Jangan seperti Cerdas Cermat

"Dari data-data bencana ekologis yang terjadi, banyak korban yang tidak bisa berkompromi lagi pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan," kata Nur.

Adapun, berdasarkan catatan tata kelola lingkungan Walhi tahun 2017, terdapat 302 kasus perkara lingkungan hidup, 163 orang dikriminalisasi, dan 13 provinsi lokasi kejadian perkara yang berdampak pada ketimpangan ekologis.

"Akibatnya kelompok marjinal semakin dirugikan secara struktural, rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup. Kemudian basis sosial dan kebudayaan rakyat hancur dan kelas pekerja semakin tereksploitasi," kata dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X