Walhi Tunggu Pemikiran Capres di Debat Pilpres 2019 soal Lingkungan Hidup

Kompas.com - 20/12/2018, 19:15 WIB
Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam seminar nasional dan deklarasi agenda politik lingkungan hidup di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi), Nur Hidayati, berharap calon presiden Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto memberikan gagasan baru dan solusi atas permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pada debat kedua Pilpres 2019.

Pada debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019, salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup.

Nur sangat mendukung materi tersebut karena dalam debat akan terlihat bagaimana pemikiran capres terkait isu lingkungan hidup saat ini.

Baca juga: Tak Takut Isu HAM di Debat Pertama, Tim Prabowo Justru Ingin Tagih Janji Jokowi


"Nanti kita lihat bagaimana tanggapan para capres soal kejahatan-kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan impunitas atas kejahatan tersebut. Lalu penegakan hukum yang juga terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan," ujar Nur seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Nur mengatakan, permasalahan itu mengacu pada model pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih berbasis pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

Ia berharap, kedua capres memiliki gagasan dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

Baca juga: Sandiaga: Debat Pilpres Jangan seperti Cerdas Cermat

"Dari data-data bencana ekologis yang terjadi, banyak korban yang tidak bisa berkompromi lagi pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan," kata Nur.

Adapun, berdasarkan catatan tata kelola lingkungan Walhi tahun 2017, terdapat 302 kasus perkara lingkungan hidup, 163 orang dikriminalisasi, dan 13 provinsi lokasi kejadian perkara yang berdampak pada ketimpangan ekologis.

"Akibatnya kelompok marjinal semakin dirugikan secara struktural, rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup. Kemudian basis sosial dan kebudayaan rakyat hancur dan kelas pekerja semakin tereksploitasi," kata dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X