Salin Artikel

Walhi Tunggu Pemikiran Capres di Debat Pilpres 2019 soal Lingkungan Hidup

Pada debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019, salah satu materi yang dibahas adalah lingkungan hidup.

Nur sangat mendukung materi tersebut karena dalam debat akan terlihat bagaimana pemikiran capres terkait isu lingkungan hidup saat ini.

"Nanti kita lihat bagaimana tanggapan para capres soal kejahatan-kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan impunitas atas kejahatan tersebut. Lalu penegakan hukum yang juga terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan," ujar Nur seusai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Nur mengatakan, permasalahan itu mengacu pada model pembangunan ekonomi di Indonesia yang masih berbasis pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

Ia berharap, kedua capres memiliki gagasan dalam mencari solusi bagaimana lingkungan hidup tidak lagi dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

"Dari data-data bencana ekologis yang terjadi, banyak korban yang tidak bisa berkompromi lagi pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan masalah lingkungan," kata Nur.

Adapun, berdasarkan catatan tata kelola lingkungan Walhi tahun 2017, terdapat 302 kasus perkara lingkungan hidup, 163 orang dikriminalisasi, dan 13 provinsi lokasi kejadian perkara yang berdampak pada ketimpangan ekologis.

"Akibatnya kelompok marjinal semakin dirugikan secara struktural, rakyat kehilangan tanah, air, dan ruang hidup. Kemudian basis sosial dan kebudayaan rakyat hancur dan kelas pekerja semakin tereksploitasi," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/20/19153101/walhi-tunggu-pemikiran-capres-di-debat-pilpres-2019-soal-lingkungan-hidup

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke