Kompas.com - 20/12/2018, 08:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, didukung oleh sembilan partai politik peserta pemilu 2019.

Partai tersebut adalah PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Dari sembilan partai tersebut, parpol yang harus bekerja ekstra dalam mendulang suara bagi Jokowi-Ma'ruf adalah PPP dan Partai Golkar.

Baca juga: Romahurmuziy: PR Terbesar Menangkan Jokowi Ada di PPP dan Golkar

 

Hal ini bukannya tanpa alasan. Dua partai tersebut merupakan partai yang baru mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

Pada Pilpres 2014, PPP dan Partai Golkar masih bergabung dalam partai koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Dengan perpindahan dukungan ini, dukungan kader akar rumput dua partai tersebut kepada Jokowi-Ma'ruf pun belum maksimal.

Baca juga: Akar Rumput PPP yang Dukung Jokowi Diklaim Naik 2 Kali Lipat dari 2014

Jika presentase dukungan akar rumput dari tujuh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf sudah mencapai 90 persen, dua partai ini masih berada di kisaran 50 sampai 70 persen.

Upaya Golkar

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)

Hal ini diakui oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace mengatakan ini merupakan konsekuensi dari perbedaan sikap politik dari Pilpres 2014 ke 2019.

"Itu kan sebagai implikasi dari dukungan tahun 2014 lalu kita tidak ke Pak Jokowi secara resmi. Tetapi kan sekarang sudah memberikan dukungan dan saya kira Golkar adalag partai yang paling awal mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres 2019 ini," ujar Ace ketika dihubungi, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Kebersamaan Jokowi dan Airlangga Disebut Tingkatkan Dukungan Akar Rumput

Pada Pilpres 2014, jumlah akar rumput yang mendukung Jokowi dan Jusuf Kalla hanya 18 persen. Sedangkan pada Pilpres 2019, presentasenya sudah hampir 70 persen. Ace mengatakan kenaikan ini sebenarnya cukup signifikan.

"Saya kira apa yang dilakukan oleh kita sudah menghasilkan elektabilitas yang signifikan ya," ujar Ace.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada kader.

Baca juga: Target Golkar, 95 Persen Kader Pilih Jokowi-Maruf di Pilpres

 

Selain itu juga dengan melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Jokowi dalam kegiatan kampanye. Dengan melihat kebersamaan ketua umum dengan Jokowi, kata Ace, kader akan ikut mendukung.

Sebab pada dasarnya, Ace yakin kader Golkar loyal dengan ketua umum mereka. Ace yakin sebagian besar kader akan mengikuti putusan itu. Dia pun menargetkan dukungan akar rumput Golkar kepada Jokowi-Ma'ruf akan di atas 90 persen.

"Kita targetkan bulan ini sekitar 80 persen. Setelah itu mungkin kita bisa raih 95 persen," kata Ace.

Upaya PPP

PPP juga memiliki pekerjaan rumah yang sama untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan akar rumput partainya yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pilpres 2014 lalu.

Baca juga: Berupaya Dongkrak Suara Jokowi-Maruf, Elite PPP Keliling Daerah

 

Saat mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, Arsul mengatakan akar rumput PPP yang mendukung Jokowi hanya 31 persen.

Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018)

"Sekarang dari hasil lembaga survei, dari 31 persen itu maka tingkat dukungan akar rumput PPP, struktur, dan kultur PPP itu sudah 69,7 persen. Jadi sudah dua kali lipat lebih," ujar Arsul.

Meskipun sudah meningkat banyak, Arsul mengakui jumlah akar rumput yang mendukung Jokowi-Ma'ruf harus lebih ditingkatkan lagi.

Baca juga: Khofifah Sebut Elektabilitas Jokowi-Maruf di Jatim 61 Persen

 

Dia setuju ketika PPP disebut punya pekerjaan rumah lebih besar dari partai koalisi lain untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Memang dibandingkan dengan partai-partai yang sudah sejak 2014 mendukung Pak Jokowi, kami memang masih lebih rendah," kata dia.

Namun, Arsul optimis dukungan dari akar rumput masih bisa bertambah. Elite PPP akan turun ke daerah-daerah untuk bertemu kader rumput untuk meningkatkan dukungan itu.

Kompas TV Joko Widodo melakukan safari politik sebagai calon presiden di Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12). Jokowi menghadiri deklarasi akbar ulama Madura.<br /> <br /> Joko Widodo menuju ke Gedung Ratu Ebo Bangkalan dengan menumpang delman bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid. Setibanya di gedung, Joko Widodo disambut ulama dan santri. Di antara pendukung Jokowi, tampak La Nyala Mataliti, mantan kader Gerindra, yang kini beralih mendukung pasangan Jokowi Ma&rsquo;ruf Amin.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.