Timses Prabowo Usul Jumlah Massa Pendukung di Debat Capres Dikurangi

Kompas.com - 19/12/2018, 15:57 WIB
Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan, jumlah pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa menonton debat capres-cawapres pada pilpres 2019 tidak sebanyak 2014. 

Jika debat tahun 2014 masing-masing kubu mengerahkan 200 audiens, BPN meminta, massa debat tahun depan bisa dikurangi hingga separuhnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso dalam Rapat Persiapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama tim kampanye paslon hari ini.

Baca juga: KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

"Kita pertimbangkan kalau lima tahun lalu itu jumlah audiens itu sampai 200 orang (dari masing-masing kubu) yang masuk ruangan, tadi disarankan separuhnya saja," kata Priyo di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Menurut Priyo, pengerahan massa yang terlalu besar justru bisa mengganggu kualitas debat.

Meski demikian, hal ini baru berupa usulan. Keputusan tetap ada di KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Coret Aceh dan Papua dari Daftar Opsi Lokasi Debat Capres

"Tapi keputusan ada di KPU, cukup 100 orang paling top dari kedua pasangan, maupun tim inti, pakar, dan ahli," ujar dia.

BPN juga mengusulkan peserta debat Pilpres dapat dibagi-bagi. Dari lima kali debat, diusulkan supaya debat pertama dan kelima pesertanya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sisanya, 2 kali debat diperuntukan khusus bagi capres, dan 1 kali debat untuk cawapres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X