Timses Prabowo Usul Jumlah Massa Pendukung di Debat Capres Dikurangi

Kompas.com - 19/12/2018, 15:57 WIB
Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan, jumlah pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa menonton debat capres-cawapres pada pilpres 2019 tidak sebanyak 2014. 

Jika debat tahun 2014 masing-masing kubu mengerahkan 200 audiens, BPN meminta, massa debat tahun depan bisa dikurangi hingga separuhnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso dalam Rapat Persiapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama tim kampanye paslon hari ini.

Baca juga: KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

"Kita pertimbangkan kalau lima tahun lalu itu jumlah audiens itu sampai 200 orang (dari masing-masing kubu) yang masuk ruangan, tadi disarankan separuhnya saja," kata Priyo di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Menurut Priyo, pengerahan massa yang terlalu besar justru bisa mengganggu kualitas debat.

Meski demikian, hal ini baru berupa usulan. Keputusan tetap ada di KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Coret Aceh dan Papua dari Daftar Opsi Lokasi Debat Capres

"Tapi keputusan ada di KPU, cukup 100 orang paling top dari kedua pasangan, maupun tim inti, pakar, dan ahli," ujar dia.

BPN juga mengusulkan peserta debat Pilpres dapat dibagi-bagi. Dari lima kali debat, diusulkan supaya debat pertama dan kelima pesertanya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sisanya, 2 kali debat diperuntukan khusus bagi capres, dan 1 kali debat untuk cawapres.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X