KPU Coret Aceh dan Papua dari Daftar Opsi Lokasi Debat Capres

Kompas.com - 19/12/2018, 14:03 WIB
Ketua KPU Arief Budiman Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mencoret Aceh dan Papua sebagai opsi lokasi debat Pilpres 2019.

Alasannya, debat akan menghabiskan banyak biaya dan energi jika digelar di dua daerah tersebut.

"(Debat Pilpres) tidak jadi (di Aceh dan Papua). Pertimbangannya biaya banyak, energi besar, kan pasti tim dari Jakarta berangkat ke sana semua," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Arief mengatakan, sejauh ini usulan lokasi debat mengerucut di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Persiapan Debat Pilpres Bersama Tim Kampanye

Namun demikian, hal ini masih akan dibahas dalam Rapat Persiapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Pemilu 2019 yang digelar KPU bersama tim kampanye dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, hari ini.

"Waktu minggu lalu kami bahas (lokasi debat) hanya di dua kota, Jakarta dan Surabaya. Tapi masukan sebaiknya di Jakarta semua maka kami putuskan hari ini," ujar Arief.

Baca juga: KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

Sebelumnya, usulan lokasi debat Pilpres muncul dari masyarakat. Banyak pihak yang menginginkan debat digelar di Papua dan Aceh supaya tidak tersentralisasi di Ibu Kota.

"Kita sedang membahas, sebaiknya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah lain yang nanti akan kita pertimbangkan secara teknis yang memungkinkan itu akan di mana. Banyak yang menginginkan di Papua, Aceh, tetapi kita sedang mempertimbangkan secara teknis itu memungkinkan atau tidak," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Senin (26/11/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X