Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Coret Aceh dan Papua dari Daftar Opsi Lokasi Debat Capres

Kompas.com - 19/12/2018, 14:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Aceh dan Papua sebagai opsi lokasi debat Pilpres 2019.

Alasannya, debat akan menghabiskan banyak biaya dan energi jika digelar di dua daerah tersebut.

"(Debat Pilpres) tidak jadi (di Aceh dan Papua). Pertimbangannya biaya banyak, energi besar, kan pasti tim dari Jakarta berangkat ke sana semua," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Arief mengatakan, sejauh ini usulan lokasi debat mengerucut di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Persiapan Debat Pilpres Bersama Tim Kampanye

Namun demikian, hal ini masih akan dibahas dalam Rapat Persiapan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Pemilu 2019 yang digelar KPU bersama tim kampanye dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, hari ini.

"Waktu minggu lalu kami bahas (lokasi debat) hanya di dua kota, Jakarta dan Surabaya. Tapi masukan sebaiknya di Jakarta semua maka kami putuskan hari ini," ujar Arief.

Baca juga: KPU Usulkan 14 Tema Debat Capres, dari Ekonomi hingga HAM

Sebelumnya, usulan lokasi debat Pilpres muncul dari masyarakat. Banyak pihak yang menginginkan debat digelar di Papua dan Aceh supaya tidak tersentralisasi di Ibu Kota.

"Kita sedang membahas, sebaiknya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah lain yang nanti akan kita pertimbangkan secara teknis yang memungkinkan itu akan di mana. Banyak yang menginginkan di Papua, Aceh, tetapi kita sedang mempertimbangkan secara teknis itu memungkinkan atau tidak," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Senin (26/11/2018).

Kompas TV Terkait peringatan hari anti-korupsi bahasan ini juga menjadi perbincangan warganet di media sosial termasuk Facebook. Kita simak ulasannya bersama Yasir Neneama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com