Kaleidoskop 2018: 29 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi

11. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi diamankan KPK pada Selasa (3/7/2018) silam. Irwandi terindikasi menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Dalam pengembangan kasusnya, Irwandi juga terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011.

Total dugaan gratifikasi yang diterima adalah sebesar Rp 32 miliar.

12. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar

KPK melakukan OTT terhadap kontraktor, swasta dan pejabat dinas di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Rabu (6/6/2018).

Pada saat itu, tim KPK tidak menemukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Namun, pada akhirnya Samanhudi dan Syahri menyerahkan diri secara terpisah.

Samanhudi diduga menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

13. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

OTT KPK di wilayah Tulungagung berkaitan dengan Kota Blitar. Tim KPK yang berada di Tulungagung juga sempat tak menemukan Syahri Mulyo.

Hingga pada akhirnya ia menyerahkan diri ke KPK.

Syahri diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar dari Susilo melalui pihak swasta Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

14. Bupati Purbalingga Tasdi

KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi pada Senin (4/6/2018). Ia menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018. Adapun nilai proyek itu sekitar Rp 22 miliar

15. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Tim penindakan KPK melakukan OTT di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/5/2018). Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat.

Dalam kasus ini ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

16. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada perkara pertama, Mustofa diduga menerima hadiah atau janji dari dua pejabat di dua perusahaan sebesar Rp 2,7 miliar.

Uang tersebut diduga terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Pada perkara kedua, Mustofa bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar.

17. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

KPK menggelar OTT di Bengkulu Selatan pada Selasa (15/5/2018) malam. Dari operasi tersebut, KPK menangkap empat orang. Salah satunya adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Baca juga: Pengusaha yang Suap Bupati Bengkulu Selatan Divonis 3,5 Tahun Penjara

Dirwan, istrinya Hendrati dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari.

Ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta.

Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

18. Bupati Bandung Barat Abubakar

KPK menggelar OTT di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4/2018) silam terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar. Pada waktu itu KPK mengamankan uang sekitar Rp 435 juta.

Ia menjadi tersangka karena diduga meminta uang kepada kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya sebagai calon bupati Bandung Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018.

19. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun terjaring dalam OTT KPK, Rabu (28/2/2018).

Adriatma dan beberapa pihak diduga menerima hadiah dari swata terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018 sekitar Rp 2,8 miliar. Suap itu diduga terkait dengan kepentingan Asrun untuk bertarung dalam Pilkada.

20. Bupati Lampung Tengah Mustafa

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa, pada Kamis (15/2/2018). Mustafa diduga memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.