Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Berbanding Terbalik dengan Elektabilitas Jokowi, Ini Kata Timses

Kompas.com - 18/12/2018, 11:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung, mengakui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi belum berbanding lurus dengan elektabilitasnya.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 70 persen.

Namun, hingga kini elektabilitas Jokowi belum menembus 60 persen.

"Sekarang ini undecided voter-nya masih lumayan sebenarnya, antara 10-12 persen. Nah angka itu kalau proposional dihitung mudah-mudahan akan mendekati dengan tingkat kepuasan yang ada," ujar Pramono usai menghadiri rapat koordinasi TKN, di kediaman Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Survei: Elektabilitas Prabowo-Sandiaga di Bawah Jokowi-Maruf di Jatim, tapi Unggul di Madura

Ia optimistis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi akan berbanding lurus dengan elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu.

Pramono mengatakan, waktu yang tersisa selama 4 bulan ini masih cukup untuk meyakinkan mereka yang puas dengan kinerja Jokowi, tetapi belum memilihnya.

Saat ditanya apakah isu dan kritik yang dilayangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut menyebabkan elektabilitas Jokowi belum mencapai 60 persen, Pramono membantahnya.

Baca juga: Luhut Yakin Sosok Maruf Amin Bisa Dongkrak Elektabilitas Jokowi

"Enggak, hampir relatif sudah flat ya (kampanye). Kecuali kalau nanti debat dimulai pada tanggal 17 Januari, apakah debat itu bisa memengaruhi pemilih karena kalau dilihat dari kampanye yang ada per hari ini sebenarnya relatif flat," kata Pramono.

"Dan memang kan sebagai oposisi saya kebetulan berpengalaman 10 tahun di luar pemerintah, ya harus mengkritisi. Kalau sebagai oposisi tidak mengkritisi malah aneh, kami kangen dikritisi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com