Kompas.com - 17/12/2018, 12:48 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan saat acara peresmian Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.



KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIWakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan saat acara peresmian Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia masing tinggi meskipun saat ini tingkat gini ratio menurun dari 0,41 menjadi 0,38.

Ketimpangan ekonomi, sambung Kalla, merupakan salah satu hal yang belum tuntas diselesaikan pemerintah dalam target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui Konferensi SDGs di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Yang belum dicapai itu equality, keadilan. Karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas," kata Kalla.

Mantan menteri perdagangan ini menambahkan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat agar tingkat ratio gini terus menurun.

Karena itu, kata Kalla, pemerintah juga terus meningkatkan upah minimum regional (UMR) dan pendapatan masyarakat lainnya.

Baca juga: Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kalla pun mengatakan, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dibutuhkan peningkatan produktivitas industri. Sehingga, lanjut dia, pemerintah juga akan berinovasi agar industri di Indonesia semakin tumbuh dan produktif.

"Jadi ada hubungannya masing-masing. Kalau apa yang belum dicapai (di SDGs) itu adalah masalah-masalahnya, produktivitasnya, pendidikannya, kesehatannya," ujar Kalla.

"Di samping itu juga, keadilannya harus dijaga. Tapi dibutuhkan inovasi dan perkembangan produktivitas industri. Jadi semua saling berhubungan," lanjut Kalla.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X