Muhammadiyah dan Nasionalisme di Era 4.0

"SAYA telah terpukau dengan KH Ahmad Dahlan. Saya sudah menjadi anggota resmi Muhammadiyah dalam tahun 1938”, ujar Bung Karno.

Kedekatan Bung Karno dengan Muhammadiyah, ia mulai sejak usia 15 tahun, pada saat berjumpa dengan KH Ahmad Dahlan di rumah HOS Tjokroaminoto. Semangat modernitas yang diajarkan Kiai Dahlan melalui Muhammadiyah sungguh membuat Bung Karno jatuh hati terhadap organisasi Islam modern tertua di republik ini.

Semangat modernitas Muhammadiyah itu mewujud dalam dua istilah yang mampu melampaui zamannya, yakni: ghirah rasionalitas dan bersifat dinamis. 

Modernitas itu menunjukkan progresifitas. Itulah yang dibawa Kiai Dahlan kepada umat Islam periode kedua awal-awal abad ke-20.

Melihat kondisi umat Islam kala itu yang sangat terbelakang dari segala sisi: pendidikan, kesehatan, ekonomi, yang berakibat suburnya kebodohan, kehinaan, kemiskinan yang dapat dilihat secara kasat. Hal ini membuat Kiai Dahlan terpanggil untuk berbuat sesuatu kepada umat.

Pada saat Indonesia sebagai bangsa-negara (nation-state) belum terbentuk, Kiai Dahlan sudah memikirkan umat yang jauh dari kata maju, akibat berada di bawah tekanan VOC yang sangat menghisap rakyat jelata.  

Spirit berkemajuan dalam jiwa modernitas kala itu mampu menggugah jamaah Muhammadiyah untuk mendirikan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO- saat ini PKU), lembaga pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Katolik maupun oleh Taman Siswa.

Salah satu tujuan awal didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Dahlan yakni untuk: “Terwudjudnja masjarakat Islam jang sebenar-benarnja”. Masyarakat yang berorientasi pada kemajuan umat, bangsa, dan manusia pada umumnya.

Sungguh merupakan visi yang jauh ke depan sehingga tidak ada lagi umat yang terbelakang secara pengetahuan akibat minimnya akses terhadap dunia pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal. 

Kualitas manusia itu pada dasarnya tergantung pada pendidikan yang dimilikinya. Semakin luas jangkauan pendidikan seseorang maka semakin mudah untuk berkompetisi secara positif di dunia yang makin mengecil ini.     

Muhammadiyah dan Pendidikan

Muhammadiyah berkonsentrasi pada lembaga pendidikan secara total, profesional, terstruktur dari tingkat PAUD, dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Hingga saat ini tercatat memiliki 7.651 sekolah/madrasah dan 177 perguruan tinggi, yang tersebar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang jauh dari pusat-pusat ekonomi, politik di negeri ini.

Berikutnya yaitu concern terhadap bidang kesehatan dibuktikan dengan dimilikinya 475 rumah sakit (PKU) serta bidang kesejahteraan lainnya yakni panti asuhan sebanyak 318, 54 panti jompo, dan 82 tempat rehabilitasi cacat. 

Angka-angka di atas bukan sekadar statistik semata. Hal tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah mendedikasikan dirinya untuk terlibat secara aktif mewujudkan cita-cita dan tujuan besar Indonesia didirikan. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, "...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Etos kerja, inilah yang selalu ditanamkan oleh Kiai Dahlan kepada warga Muhammadiyah di manapun dengan pesannya: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”.

Motto Muhammadiyah lainnya yaitu: Sedikit bicara banyak bekerja” dan “Siapa menanam mengetam”. Pesan tersebut menjadi pelecut bagi warga Muhammadiyah untuk mengabdikan diri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk bangsa dan negara Indonesia. 

Kesejahteraan dan kecerdasan bangsa tidak mungkin terwujud ketika tidak ada upaya untuk menggerakan dan mengatasi permasalahan-permasahalan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, serta sikap-sikap inferior lainnya. Dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, secara perlahan masalah-masalah tersebut dapat diatasi.

Tentu saja masih banyak pekerjaan rumah lainnya di dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah yang perlu dibenahi sehingga secara kualitas dapat terdistribusi di seluruh pelosok Indonesia.

Pembenahan-pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Beberapa sudah, sedang, dan akan dilakukan. Baik dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. 

Muhammadiyah dan Ideologi Negara

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Muhammadiyah pun sudah terlibat secara aktif mendukung dasar dan ideologi negara yakni Pancasila. Begitu juga dengan UUD 1945 sebagai konstitusi serta NKRI sebagai bentuk negara yang sudah final dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Bahkan Kiai Mas Mansur yang masuk sebagai empat serangkai, juga Ki Bagus Hadikusumo, dan KH Abdul Kahar Moezakkir serta Mr Kasman Singodimedjo sebagai representasi Muhammadiyah, merupakan beberapa tokoh kunci Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kepanitian yang merupakan cikal bakal tersusunnya Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi Pembukaan UUD 1945. Tokoh-tokoh besar Muhammadiyah tersebut merepresentasikan betapa loyalitas Muhammadiyah terhadap negara Indonesia tidak perlu diragukan lagi. 

Penegasan dan komitmen Nasionalisme Muhammadiyah terhadap bangsa-negara Indonesia pun terlihat dari dokumen terbaru Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-47, tanggal 18-22 Syawwal 1436 Hijriyah bertepatan 3-7 Agusrus 2015 Miladiyah di Makassar ditetapkan konsep "Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”, sebagai negara kesepakatan nasional dan negara tempat pembuktian atau kesaksian  untuk menjadi negeri yang aman dan damai. 

“Konsep ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhamm adryah, Khittah Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 danTanwir Samarinda tahun 2014. Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah” (Muhammadiyah 2015). 

 Berdasarkan dokumen-dokumen resmi sejarah Muhammadiyah, maka pengejawantahan hubbul wathan minal iman atau nasionalisme dari organisasi Islam modern pertama di Indonesia ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian tonggak sejarah berdirinya Republik Indonesia. Adapun pasang surut relasi antara Muhammadiyah dengan pemerintah yang sedang berkuasa dari sejak pra kemerdekaan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, hingga Kabinet Kerja di bawah Presiden Jokowi  itu hanya bumbu yang menjadi kerangka betapa dinamisnya Muhammadiyah dalam konteks berbangsa dan bernegara. 

Nasionalisme Muhammadiyah di Era 4.0

Tokoh sekaliber Bung Karno, yang tanpa ragu menyebut dirinya sebagai anggota Muhammadiyah, bahkan Soeharto, sang penguasa Orde Baru, juga turut serta memberikan pernyataan publik "Tanpa tedeng aling-aling, saya adalah bibit Muhammadiyah", merupakan bukti sahih betapa kontribusi Muhammadiyah terhadap Indonesia dari masa ke masa perlu senantiasa dirawat dan dikelola dengan baik oleh siapapun yang berkuasa.

Demikian pula di Era Revolusi Industri 4.0, di mana internet dan digitalisasi segala sesuatu menjadi penanda sebuah era baru yang sangat berbeda dengan era-era sebelumnya.  

Tantangan terbesar nasionalisme di era ini bagi Muhammadiyah yakni terlambatnya penetrasi Muhammadiyah dalam menggunakan media baru ini. Hal tersebut dari riset Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta thaun 2017 yang menunjukkan bahwa situs (websites) dan tokoh-tokoh Muhammadiyah menempati ranking terbawah dibanding situs-situs maupun tokoh-tokoh Islam baru, yang lahir pasca-reformasi, bahkan dapat dikatakan baru seumur jagung. 

Sumbangan dan kiprah Muhammadiyah yang begitu besar jasanya terhadap republik ini terkesan tidak diapresiasi oleh generasi millenial (Gen Y) maupun generasi alfa (Gen Z). Sehingga rujukan-rujukan dalam masalah-masalah keislaman maupun kehidupan lainnya tidak lagi mengacu pada Muhammadiyah. Justru generasi baru tersebut lebih memilih untuk merujuk kepada mereka yang dianggap tampil lebih fresh, baik secara performance fisik maupun kemasan dakwahnya.

Demikian pula pada masalah-masalah kebangsaan, generasi millenial dan alfa ini cenderung tidak lagi memercayai Muhammadiyah mampu menjawab konstelasi politik-global. Akibatnya, situasi geopolitik global yang semakin mengarah ke “kanan” pun latah diikuti oleh sebagian generasi muda Muhammadiyah. Padahal kelahiran Muhammadiyah, mengklaim sebagai gerakan tajdid: pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi dan sebagainya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Muhammadiyah pun sedang bergiat menggaungkan sebagai gerakan Islam Berkemajuan. Berkemajuan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan, krisis moral dan etika, korupsi, ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, serta sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya lainnya. 

Sejalan dengan ini, tantangan terbesar Muhammadiyah yakni terkesan terlambat dalam merespon kebangkitan revolusi industri 4.0. Sehingga nasionalisme awal yang sudah dipelopolori oleh Kiai Dahlan, Kiai Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Prof Abdul Kahar Muzakir, juga Mr Kasman Singodimedjo, nampakya membuat generasi muda Muhammadiyah saat ini terkesan gagap dalam meresponnya.

Belum terlambat, jika kemudian para tokoh, pegiat, aktivis, Muhammadiyah tidak saling melempar masalah, namun duduk bersama dari pusat hingga ranting untuk menggelorakan nasionalisme Muhammadiyah di era revolusi industri 4.0 yang sedang kita hadapi sekarang. Wallahu a’lam bil shawab. 

----

Subkhi Ridho, adalah intelektual-aktivis muda Muhammadiyah, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah United Kingdom. Mengajar Civic Education, Komunikasi Politik, di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Konsentrasinya adalah studi Islam populer, demokrasi, gerakan sosial baru, komunikasi politik, dan radikalisme agama. Ia aktif melakukan perngorganisasian masyarakat dan merespon kebjakan publik serta sebagai intermediary actor antara civil society dengan pemerintah dan corporate.