Sudah Sepakat di DPR, PSI Pertanyakan Gerindra Kritik Kotak Suara

Kompas.com - 16/12/2018, 18:47 WIB
Logistik Pemilu 2019 berupa kotak sura sebanyak 6.301 tiba di Polewali Mandar, Sulawesi barat KOMPAS.ComLogistik Pemilu 2019 berupa kotak sura sebanyak 6.301 tiba di Polewali Mandar, Sulawesi barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) tidak mempersoalkan penggunaan kardus sebagai bahan kotak suara saat Pemilihan Presiden dan Legislatif pada April 2019 mendatang. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pernah menggunakan kardus dalam beberapa pemilihan sebelumnya.

"Kami justru mengapresiasi keputusan tersebut, karena telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengharuskan transparan, serta jauh lebih ekonomis ketimbang alumunium,” ujar Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna dalam siaran pers, Minggu (16/12/2018).

Baca juga: Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Penggunaan kertas kardus sudah dituangkan dalam draf Peraturan KPU tentang logistik. Kemudian, usulan itu sudah dibawa ke dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR pada Maret 2018.

Menurut Chandra, dalam rapat itu semua fraksi menyetujui penggunaan kardus.

Chandra justru mempertanyakan sikap Partai Gerindra yang kembali mempersoalkan penggunaan kardus tersebut.

Selain itu, penggunaan kertas kardus untuk tahun depan bukan yang pertama. Pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, 2017, dan 2018, kertas kardus juga dipakai sebagai bahan kotak suara.

Menurut Chandra, lebih bijak jika energi dan waktu yang tersisa dipakai untuk membahas persoalan-persoalan subtansial dalam pemilu, ketimbang mengurus hal-hal yang tidak perlu.

Baca juga: Meski Berbahan Dasar Karton, Kotak Suara Pemilu Dijamin Kedap Air

"Jangan mengais-ngais, mencari-cari persoalan,” kata Chandra.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X