Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Yang Gede-gede Enggak Garap, Saya Ambil Lagi, Saya Kasih ke Rakyat

Kompas.com - 16/12/2018, 17:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAMBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektare kepada 8.100 kepala keluarga di Provinsi Jambi.

Penyerahan SK perhutanan sosial itu dilaksanakan di area terbuka, Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018) siang.

Kepada para penerima, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa konsesi lahan itu harus dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Sebab, konsesi itu sebelumnya milik perusahaan-perusahaan besar, namun tidak digarap serius oleh mereka.

Baca juga: Jokowi Ngobrol Bareng Timses di Mal Jambi

Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi mengambil kembali konsesi itu kemudian diserahkan kepada rakyat.

"Yang gede-gede enggak garap, ya saya minta lagi. Saya kasih ke rakyat," ujar Jokowi, dalam pidatonya.

Jokowi sekaligus mengklarifikasi bahwa bukan pemerintahannyalah yang memberikan konsesi lahan dalam jumlah besar itu kepada perusahaan-perusahaan besar, melainkan pemerintahan sebelumnya.

"Kalau (pemerintahan) dulu konsesinya diberikan ke yang gede- gede, sekarang saya memberikannya ke yang kecil-kecil. Di semua provinsi kami akan bagi-bagi, masih banyak lahan yang akan kami bagi," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi meminta para penerima SK perhutanan sosial jangan senang terlebih dahulu dengan kebijakan itu.

Baca juga: Jokowi: Kalau TNI-Polri Berjalan Bersama-sama, Rakyat Melihatnya Adem...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengevaluasi lahan yang sudah diberikan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial, apakah produktif atau tidak.

"Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan, enggak digarap, janjian, tak cabut juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian bertanya, "setuju tidak?".

Dengan kompak, para penerima program perhutanan sosial menjawab, "setuju,".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com