Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Sangat Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) membuat penilaian terhadap kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu kinerja yang disorot adalah ketika Komnas HAM masih dipimpin periode lama, yaitu 2012-2017.

Anggota ANNI dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia mengatakan, Komnas HAM menunjukkan kinerja yang kurang baik pada periode tersebut.

"Menjelang pergantian periode, kami melihat performa Komnas HAM periode sebelumnya bisa dikatakan berada di level terendah," ujar Putri dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

Adapun ANNI merupakan gabungan dari kelompok organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan HAM. Organisasi yang bergabung adalah KontraS, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Right Working Group (HRWG), dan Imparsial.

Baca juga: Komnas HAM Sampaikan 8 Rekomendasi Penegakan HAM ke Wapres Kalla

Putri menjelaskan sejumlah alasan menyebut kinerja Komnas HAM berada pada level terendah untuk periode 2012-2017.

Alasan pertama, terkait konflik internal dalam tubuh Komnas HAM sendiri. Sikap pribadi disebut sering melatarbelakangi pengambilan keputusan dalam lembaga Komnas HAM.

Kemudian, alasan berikutnya adalah Komnas HAM dinilai gagal mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Selain itu, Komnas HAM pun dianggap tidak aktif dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan pejabat publik oleh Presiden.

"Kemudian muncul dugaan penyelewengan anggaran dalam Komnas HAM. Itu cukup mengecewakan masyarakat sipil karena masyarakat akhirnya mengaitkan belum selesainya kasus HAM itu dengan kasus penyelewengan anggaran," ujar Putri.

Untuk kinerja periode 2017-2022 yang baru bertugas satu tahun, Putri mengatakan sejauh ini pihaknya bisa berkomunikasi dengan lebih baik daripada dengan pengurus periode sebelumnya. Namun, komunikasi yang baik harus diimbangi dengan komitmen menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Komnas HAM: Infrastruktur Papua Maju, tetapi Ada Pelanggaran HAM

Penilaian ini dibuat ANNI setelah melakukan pemantauan selama Juli 2017 sampai Juni 2018. ANNI mewawancarai Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM, keluarga korban pelanggaran HAM, komisioner dan staf Komnas HAM, dan juga media massa.