Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Kompas.com - 11/12/2018, 16:31 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari HAM Internasional ke-70 bukan menjadi masalah bagi Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penegakan HAM di Indonesia.

"Ya tentu tadinya kita berharap Pak Jokowi bisa hadir. Tapi beliau ada hambatan, ada halangan, ada tugas-tugas lain yang penting sehingga Pak Jusuf Kalla yang hadir," kata Taufan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sebelumnya, dalam rangkaian acara Komnas HAM, Presiden Jokowi direncanakan hadir ke Komnas HAM pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan pemantuan Kompas.com, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah hadir sekitar pukul 09.00 WIB dengan perangkat keamanan yang sudah lengkap.

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional

Kendati demikian, pukul 11.30, perangkat keamanan tiba-tiba diangkut ke dalam sebuah truk. Kompas.com sempat menanyakan kepada salah satu Paspampres mengenai kepastian kehadiran Presiden Jokowi.

"Enggak, Pak Presiden enggak jadi datang," tutur Paspampres tersebut.

Namun, bagi Taufan, kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tetap mewakili pemimpin nasional sehingga tidak menghambat pesan yang hendak disampaikan Komnas HAM.

"Ya sejak awal kita sudah menyadari nanti akan ada halangan (ketidakhadiran Presiden). Ternyata Pak Wakil Presiden yang hadir, seorang pemimpin tertinggi yang kedua. Pesan kami kepada bapak Presiden akan sampai dan kita masih komunikasi juga kok," ungkap Taufan.

Adapun Kalla saat memberikan pidato sambutan juga menyampaikan permintaan maaf Presiden yang tak bisa hadir ke Komnas HAM.

"Pak Presiden minta maaf atas kesibukanya sehingga tidak dapat menghadiri. Saya harusnya menghadiri peringatan HAM di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tapi kata Presiden di Komnas HAM saja dibanding di Kemenkumham," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com