Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Infrastruktur Papua Maju, tetapi Ada Pelanggaran HAM

Kompas.com - 10/12/2018, 17:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pelanggaran HAM, khususnya terkait konflik agraria, di Papua masih tinggi lantaran belum ada mekanisme yang komprehensif untuk menanganinya. 

Hal itu termasuk proyek infrastruktur yang sedang masif dilakukan di Papua.

"Terkait isu agraria ini berkolerasi dengan pembangunan infrastruktur di Papua dalam proyek strategi nasional. Memang ada kemajuan infrastruktur, tapi ada tantangan pelanggaran HAM yang perlu kita hadapi bersama-sama," katanya di Hari Peringatan HAM Internasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Jokowi dan Tantangan Membangun Papua

Menurutnya, permasalahan HAM di Papua sangatlah kompleks. Dimulai dari pelanggaran HAM masa lalu, langkah peradilannya, hingga ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

Terkait dengan agraria, ia menjelaskan, konflik bisa terjadi di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, tanah ulayat, maupun batas desa.

Taufan menegaskan, tingginya konflik agraria di Papua telah berdampak pada pelanggaran hak atas tanah, hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak masyarakat adat.

Baca juga: Persentase Desa Tertinggal Tertinggi Berada di Papua dan Papua Barat

Untuk itu, Taufan meminta Presiden Jokowi untuk membentuk sebuah komite khusus menangani masalah di Papua.

Sehingga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga saat ini sejalan juga dengan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

"Nah, penanganan ini enggak bisa hanya akselerasi pembangunan di infrastruktur saja, kebijakan pemerintah harus komprehensif," kata Taufan.

Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Terkait konflik agraria di Papua, Komnas HAM mendapatkan aduan sebanyak total 5.828 berkas selama Januari-Desember 2018.

Adapun perincian total aduan tersebut di antaranya, hak atas tanah (1062); hak untuk hidup (188); hak atas kesejahteraan (2317); dan hak masyarakat adat (853).

Kompas TV Hari ini (27/9) sejumlah massa petani dan elemen masyarakat, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com