Kompas.com - 11/12/2018, 13:01 WIB
Diskusi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Indonesia yang Antikorupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDiskusi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Indonesia yang Antikorupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder Kampus Guru Cikal, Najelaa Shihab mengatakan, pendidikan karakter antikorupsi tak cukup hanya sebatas pada kebijakan di level makro, melainkan harus menyentuh ke level mikro seperti ruang kelas dan keluarga.

Menurut dia, pendidikan yang menyentuh pada level mikro bisa lebih menghasilkan dampak signifikan meningkatkan kualitas karakter anak.

"Seolah-olah jauh lebih strategis tapi sebetulnya di level makro kebijakan, tidak mengubah perilaku nyata yang ada di ruang keluarga dan ruang kelas," kata dia dalam diskusi "Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Indonesia yang Antikorupsi" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Datangi KPK, Mahfud MD Diskusikan Kasus-kasus Korupsi hingga Pendidikan Antikorupsi

Ia mencontohkan, bagaimana anak hidup dalam kebiasaan disogok orang tua, seperti anak berpuasa dijanjikan uang, belajar untuk mendapatkan sepeda, dan ibu menjanjikan permen apabila sang anak diam saat sedang arisan.

"Selalu apa pun motivasi perilakunya adalah untuk mendapatkan sesuatu. 'Oke buat aku apa?'. Enggak heran kalau setiap hari disogok di rumah pada akhirnya tumbuh menjadi orang yang disogok atau mudah menyogok," ujar dia.

"Praktik sederhana seperti ini kalau bisa kita ubah bersama-sama, itu bisa jadi sesuatu yang lebih signifikan," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kritik untuk sekolah

Kakak dari jurnalis Najwa Shihab ini juga mengkritik orientasi sekolah yang seringkali terjebak pada urusan kuantitas.

Seperti kegiatan sekolah untuk mendapatkan akreditasi, uji kompetensi guru untuk mendapat peningkatan tunjangan hingga kegiatan ekstrakulikuler untuk mendapat piala.

"Masalah lain di pendidikan yang dikuatkan terus menerus motivasi eksternal itu semuanya. Dan kemudian iming-iming itu yang kita praktikan ke anak-anak kita dari kecil sampai besar," kata dia. 

"Enggak ada penumbuhan motivasi internal, seperti mandiri, menahan sikap untuk kaya secara instan, tumbuh dengan kepribadian pada saat yang lain mempraktikan korupsi, itu tidak dibiasakan," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, kesadaran guru untuk benar-benar menerapkan pendidikan karakter kepada murid masih minim.

Ia pun mencontohkan, saat berkunjung ke ruang kelas, ia melihat poster yang memuat nilai-nilai karakter digantung begitu tinggi. Sehingga murid di dalam kelas tak bisa memerhatikan dan membaca isi poster tersebut.

"Pertanyaan saya sederhana, kenapa ya Pak Guru poster ditempel di dinding itu. Kebanyakan guru enggak tahu, 'Oh enggak tahu ya, Bu, mungkin karena ada bekas paku jadi ditempel di situ aja'. Ini jawaban yang bikin saya gelisah," kata dia.

"Enggak ada kesadaran pada saat menggiatkan pendidikan, melainkan karena terpaksa," lanjutnya.

Jangka panjang

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun dan menerapkan pendidikan karakter antikorupsi dalam jangka panjang.

Ia khawatir dengan kebiasaan bongkar pasang kebijakan, justru menghambat upaya mendapatkan hasil yang optimal.

"Kita tidak bisa berharap hasilnya yang instan dan ini sangat penting saat kita bicara pencegahan (korupsi) lewat pendidikan, biasa ya kalau enggak berhasil ganti strategi lagi mengharapkan hasil cepat dan sebagainya," paparnya.

Baca juga: Sambangi KPK, Menristek Dikti Konsultasi Pendidikan Antikorupsi dan Pencegahan

Oleh karena itu, ia menekankan perubahan paradigma bahwa pendidikan karakter harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dengan dampak yang luas dan menyeluruh, bukan upaya cepat untuk mendapatkan hasil instan.

"Pemangku kebijakan selalu melihat pendidikan itu instan, berapa nilai UN di daerah saya, nilai UKG guru, bukan itu. Kita mensimplifikasi keberhasilan dengan tuntutan instan padahal itu tidak menunjukkan keberhasilan yang sesungguhnya. Belum tentukan anak yang nilai UN-nya tinggi punya karakter antikorupsi? Enggak," kata dia.

"Yang setiap hari kita jadi patokan jadikan tujuan dan bahan pembicaran adalah tuntutan instan ini dan salah kaprah yang terus ditumbuhkan. Pendidikan karakter itu bukan cuma hari ini," ujarnya.

Kompas TV Berkaitan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia pekan lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakartaberhasil memboyong tiga penghargaan dari KPK. Pemprov DKIberhasil membuktikanmenjadi pemerintah daerah yang disiplin dalam menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negarahingga melaporkan gratifikasiyang mencapai Rp 23 miliar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.