Kompas.com - 29/11/2018, 18:52 WIB
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/11/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Usai bertemu dengan pejabat terkait di KPK, M Nasir mengaku kedatangannya untuk konsultasi pengembangan pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi di lingkungan kementerian dan kampus-kampus.

"Kami memang menghadap kepada KPK, (membahas) bagaimana cara menanggulangi korupsi atau mendorong program antikorupsi di pendidikan tinggi. Jadi sistem yang ada di kampus bagaimana upaya terhindar dari korupsi," kata Nasir.

Nasir ingin pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Ia mengungkapkan, ada sejumlah opsi terkait hal tersebut.

Opsi tersebut di antaranya memasukkan materi antikorupsi dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) atau membuat mata kuliah tersendiri.

Meski demikian, Nasir akan mendiskusikan lebih lanjut terkait opsi-opsi yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah mungkin ada beberapa SKS yang kami masukkan di dalamnya (MKDU)? Kami embedded dalam mata kuliah yang lebih sederhana atau nanti akan dimasukkan dalam bagian mata kuliah apa yang harus kita lakukan. Nanti baru akan kami diskusikan lebih lanjut," kata Nasir.

Selain itu, Nasir juga membahas pencegahan korupsi di lingkungan kementeriannya dan perguruan tinggi.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah mendorong para pejabat di lingkungan kementerian dan kampus untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Saya minta arahan (KPK), LHKPN itu supaya pelaporannya menjadi lebih baik. Tadi ada saran-saran yang diberikan cukup menarik menurut saya. Sehingga saya akan kumpulkan para pejabat ini bagaimana cara mengisi LHKPN," ujar dia.

"Ini dalam rangka menanggulangi korupsi di kampus-kampus dan kementerian supaya terhindar dari masalah korupsi," kata Nasir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.