Datangi KPK, Mahfud MD Diskusikan Kasus-kasus Korupsi hingga Pendidikan Antikorupsi

Kompas.com - 07/11/2018, 13:35 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (7/11/2018). Usai bertemu Pimpinan KPK, Mahfud mengaku mendiskusikan banyak hal seputar isu korupsi. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (7/11/2018). Usai bertemu Pimpinan KPK, Mahfud mengaku mendiskusikan banyak hal seputar isu korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Rabu (7/11/2018). Usai bertemu Pimpinan KPK, Mahfud mengaku mendiskusikan banyak hal seputar isu korupsi.

"Kita bicara masalah kasus yang sedang muncul di masyarakat, ya kita tanyakan, kita klarifikasi. Itu saja," kata Mahfud.

Ia menegaskan tidak ada kasus korupsi yang spesifik dibahas bersama pimpinan KPK.

"Enggak ada. Pokoknya semuanya kasus yang muncul di masyarakat deh. Kita tanya, terus dijelaskan. Kita diskusikan, ke mana arahnya, bagaimana clear-kan itu semua, agar pemberantasan korupsi berjalan cepat," papar dia.

Baca juga: Datangi KPK, Mahfud MD Diskusi soal Korupsi

Mahfud juga mengakui dirinya dan Pimpinan KPK mendiskusikan masalah internal di lembaga antirasuah itu. Meski demikian, Mahfud enggan menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.

"Ya sedikit-sedikit lah (dibahas). Tetapi kan kita juga tidak boleh ikut campur ke ke dalam. Kita mendengar masalah ini, masalah itu, sedikit-sedikit. Kita tanya bagaimana sih sebenarnya masalahnya. Gitu aja. Dan kita menjadi tahu," ungkap Mahfud.

Selain pembicaraan tersebut, Mahfud juga menyarankan kepada KPK untuk menggiatkan pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi.

Menurut Mahfud, KPK harus proaktif membangun integritas dan sikap antikorupsi kepada generasi penerus bangsa.

"Karena kader-kader bangsa kan ada di perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana cara mendidik mereka tanpa harus masuk ke kurikulum. Kalau kurikukum kan artinya hanya (menyasar) fakultas tertentu," kata dia.

"Tapi kalau pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yang bukan kurikukum kan sedang dicari modusnya (strateginya)," lanjut Mahfud.

Mahfud meminta KPK untuk terus berjuang memberantas korupsi di Indonesia. Sebab, kata dia, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik saat ini dalam pemberantasan korupsi.

"Nah ini harus kita jaga sebagai kekayaan kita di dalam mozaik penegakan hukum di Indonesia. Pokoknya saya katakan, KPK harus bersemangat karena kepercayaan masyarakat sekarang ini sudah ke KPK. Jadi jangan takut pada siapapun. Jalan terus," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X