Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kalla, Tak Masalah Masyarakat Ribut soal Pilpres di Media Sosial

Kompas.com - 10/12/2018, 20:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memaklumi keributan masyarakat yang terjadi di sepanjang masa kampanye Pilpres 2019. 

Ia menilai sepanjang keributan tersebut sebatas di media sosial dan media massa serta tidak berlanjut di dunia nyata maka tak menjadi soal.

"Ribut di media, saling cerca macam-macam. Saling kritik. Bahwa ribut di dunia maya silakan, tapi ribut fisik kita bersyukur tidak terjadi. Jadi silakan berkelahi di dunia maya lah. Yang di bawah tenang-tenang. Itu yang terjadi di Indonesia," kata Kalla.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Bangsa Besar, Masak 5 Tahun Sekali Ribut Terus?

Ia mengatakan, keributan yang terjadi di media sosial saat masa kampanye merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Karena itu, kata Kalla, saat ini sudah tak zamannya mengumpulkan massa besar-besaran untuk kampanye.

Menurut mantan Ketua Umum Golkar itu, saat ini justru lebih efektif menggalang kekuatan di media sosial.

Baca juga: Bawaslu Temukan Ratusan Ribu Dugaan Pelanggaran Selama 75 Hari Kampanye

Ia menambahkan, efek lain dari perkembangan teknologi informasi ialah berkurangnya peran penggalangan massa di masing-masing partai. Kalla mengatakan hal itu digantikan dengan divisi media sosial.

"Zaman dulu saya ini ketua partai, waktu zaman menjelang pemilu, pertama yang kami angkat seksi penggalangan massa. Sekarang enggak ada lagi seksi penggalangan massa. Yang ada cyber army," lanjut Kalla.

Kompas TV Kampanye hitam kerap terjadi di kampanye Pemilu Presiden 2019, ini membuat perdebatan politik sering kali jauh dari subtansi adu visi misi program Capres-Cawapres. Alih-alih mencari simpati publik dengan cara yang instan kampanye hitam justru bisa mendegradasi proses demokrasi, lalu bagaimana para elite politik beserta Capres-Cawapres menangkal isu kampanye hitam agar pesta demokrasi bisa mengedepankan gagasan politik yang mencerdaskan? Sapa Indonesia Malam akan membahasnya bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Ruhut Sitompul, lalu juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Ferdinand Hutahean, serta ketua badan pengawas Pemilu DKI Jakarta Muhammad Jufri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com