Kontras: Di Tengah Asian Games, Pilkada, dan Pemilu, HAM Tak Dapat Tempat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, tiga perhelatan penting selama 2018 justru membuat agenda Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi terpinggirkan.

Dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018 tersebut, ketiga kegiatan itu yaitu Asian Games, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Dalam temuan kami HAM tidak juga membaik di periode 2018 dan di tengah-tengah kontestasi politik dan event internasional tadi, HAM tidak mendapatkan tempat," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Yati menjelaskan, pagelaran Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 seolah-olah dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing.

Selama Januari hingga Oktober 2018, Kontras mencatat terdapat 182 kasus extrajudicial killing dengan model tembak di tempat. Tindakan tersebut telah menelan sedikitnya 235 korban jiwa.

Proses itu dilakukan atas nama menjaga keamanan atau perang terhadap penjahat jalanan dan narkotika.

"Asian Games seperti memberikan izin dilakukannya sejumlah tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Yang paling terlihat adalah bagaimana pembunuhan di luar proses hukum, angkanya cukup tinggi terjadi dengan latar belakang event ini," jelasnya.

Selain itu, pantauan Kontras juga menunjukkan bahwa agenda persoalan HAM malah semakin mundur di tengah kontestasi politik.

Para elite politik dinilai belum menjadikan agenda HAM sebagai sebuah parameter. Yati menyebutkan, persoalan HAM seringkali digunakan sebagai alat serang antara kedua kubu.

Baca juga: Refleksi Komnas HAM di Hari HAM Internasional

"Kalaupun pun muncul tidak lebih sebagai alat serang antara dua kubu, tapi dia nol dari agenda atau tawaran yang substantif, bagaimana HAM harus dipenuhi, bagaimana persoalan HAM dijawab dan diselesaikan," ungkap dia.

Yati juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, peristiwa pelanggaran HAM pada Januari hingga Oktober 2018 masih terbilang tinggi.

Misalnya, terdapat 73 kasus penyiksaan umum, 21 vonis hukuman mati, 75 kasus pembubaran paksa kebebasan berekspresi, dan 194 kasus di sektor Sumber Daya Alam (SDA).