Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Ada Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Kompas.com - 07/12/2018, 19:07 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri Indonesia (FKPPI) Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman berupa perang ideologi.

"Yang kita hadapi sekarang adalah perang pemikiran, ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ungkap Bambang saat memberi sambutan pada acara Jambore Kebangsaan Bela Negara di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Ketua MPR: Pancasila Itu Harus Diajarkan secara Radikal

Ketua DPR RI tersebut mengatakan, Indonesia memang tidak sedang berada di bawah tekanan atau ancaman fisik bersenjata dari negara lain.

Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada beberapa ancaman lainnya yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.

Selain perang ideologi, ia menyebutkan kapitalisme dan ancaman bangkitnya komunisme, sebagai hal yang perlu diwaspadai.

Baca juga: Jokowi: Pancasila Tak Bisa Digantikan dengan Ideologi Impor

Begitu pula terkait ancaman yang perlu ditangani di era dunia digital seperti saat ini, maupun ancaman yang berada pada ranah politik.

"Ancaman yang kita hadapi adalah perang modern yang dikelola dengan proxy war, yang kita hadapi adalah kebebasan tanpa batas, ancaman radikalisme dan terorisme, tindakan intoleran, serta merebaknya politik identitas dalam jagat perpolitikan kita," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bambang menilai kegiatan bela negara, seperti yang akan dilakukan anggota FKPPI, menjadi penting.

Baca juga: Literasi Pancasila dan Islam Kebangsaan

Nantinya, pada kegiatan tersebut, para anggota juga akan diberi wawasan kenegaraan, wawasan perjuangan, dan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar (UUD), dan NKRI.

"Melalui kegiatan jambore FKPPI ini, FKPPI ingin meneguhkan kembali komitmennya untuk membela negara, menyadarkan kembali seluruh kadernya jangan sampai lengah dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menggangu kelangsungan kehidupan berbangsa," kata dia.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Jokowi serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menanggapi wacana menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral pancasila yang tengah dikaji Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut presiden dihidupkan kembali PMP untuk penguatan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Jokowi menyebut segala hal yang berkaitan dengan Pancasila merupakan sesuatu yang penting untuk digali. Pasalnya hal ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Presiden memastikan kehadiran pendidikan moral pancasila nantinya akan diperbarui sesuai kebutuhan saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com