Wapres Minta TNI-Polri Gelar Operasi Besar-besaran Pasca-pembantaian di Papua - Kompas.com

Wapres Minta TNI-Polri Gelar Operasi Besar-besaran Pasca-pembantaian di Papua

Kompas.com - 06/12/2018, 20:29 WIB
Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/aww.ANTARA/Iwan Adisaputra Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/aww.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI dan Polri untuk menggelar operasi besar-besaran pasca-penembakan terhadap para pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Papua yang membuat 20 orang meninggal dunia.

Wapres juga mengatakan bahwa para pelaku sudah melanggar HAM dan sudah seharusnya ditindak dengan operasi gabungan TNI dan Polri.

"Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran," kata Kalla di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12/2018), seperti dikutip Antara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama CEO Grup Bank Dunia Kristalina Georgieva saat menyampaikan informasi tentang bantuan bagi bencana di Lombok dan Palu, saat Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Rabu (10/10/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama CEO Grup Bank Dunia Kristalina Georgieva saat menyampaikan informasi tentang bantuan bagi bencana di Lombok dan Palu, saat Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Rabu (10/10/2018).
Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut, tegas Kalla, menunjukkan bahwa yang melanggar HAM adalah kelompok yang kerap melawan aparat keamanan.


Baca juga: Presiden Sebut Serangan di Nduga Tak Surutkan Pembangunan di Papua

"Mereka yang melanggar HAM tentunya. Selama ini kan tentara dan polisi dianggap melanggar HAM (di sana)," kata Wapres usai menghadiri Pembukaan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXI di Sumatera Barat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata yang membunuh secara sadis sejumlah orang di Kabupaten Nduga, Papua.

"Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi: Kejar dan Tangkap Pelaku Tindakan Biadab Itu

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti itu di tanah Papua maupun pelosok Tanah Air," lanjut dia.

Diberitakan, kelompok bersenjata di Papua, Sabtu (1/12/2018), membunuh 20 orang Kabupaten Nduga. Korban terdiri dari 19 pekerja proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di jalur Trans Papua. Satu korban jiwa lainnya adalah seorang orang personel TNI.

kibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.


EditorKrisiandi
SumberAntara

Close Ads X