Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Kejar dan Tangkap Pelaku Tindakan Biadab Itu

Kompas.com - 05/12/2018, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata yang membunuh secara sadis sejumlah orang di Kabupaten Nduga, Papua.

"Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti itu di tanah Papua maupun pelosok Tanah Air," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Tidak Takut, Malah Makin Membara Bangun Papua

Presiden Jokowi sekaligus menegaskan bahwa negara tidak akan surut menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang telah mengganggu keamanan negara.

Justru, peristiwa itu semakin menambah semangat negara untuk membangun Papua.

"Ini malah membuat tekad kita semakin membara untuk melanjutkan tugas besar kita dalam membangun tanah Papua," lanjut Jokowi.

Baca juga: Ralat Jumlah Korban, Kapolri Sebut 19 Pekerja dan 1 Anggota TNI Tewas

Oleh sebab itu, Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meneruskan proyek infrastruktur di Papua.

"Karena dari Wamena-Mamugu ini terus dibangun 35 jembatan. Jadi tetap harus diselesaikan. Artinya Kementerian PU-PR jalan terus untuk membangun tanah Papua atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian menyebut, informasi sementara, sebanyak 19 pekerja tewas dan satu anggota TNI gugur dalam pembantaian tersebut.

Informasi itu untuk meluruskan jumlah korban tewas yang sebelumnya disebutkan sebanyak 31 orang.

Setelah para kelompok bersenjata melakukan pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya, keesokan harinya mereka menyerang pos TNI di Mbua.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com