Prabowo: Kelompok Petani Merasa Tidak Dilindungi oleh Pemerintah

Kompas.com - 05/12/2018, 21:12 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berpidato saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu (5/12/2018). Dalam acara tersebut Prabowo menyatakan akan memperjuangkan dan memperhatikan kaum difabel agar hidup terhormat dan layak serta mendapatkan fasilitas yang memadai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA/Hafidz Mubarak ACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berpidato saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu (5/12/2018). Dalam acara tersebut Prabowo menyatakan akan memperjuangkan dan memperhatikan kaum difabel agar hidup terhormat dan layak serta mendapatkan fasilitas yang memadai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai, saat ini kebijakan pemerintah cenderung tidak melindungi dan membantu kehidupan kelompok petani.

Prabowo mengatakan, saat berkunjung ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, masyarakat kelompok tani mengeluh dan merasa tidak dilindungi.

"Kelompok tani kita, kaum petani kita, mereka yang memproduksi pangan untuk kita. Mereka tidak dibantu dan dilindungi saat ini," ujar Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Di mana-mana rakyat kita tidak merasa ada pemerintah yang melindungi mereka," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Kebijakan Impor Pangan Sebabkan Petani Tak Hidup Layak

Menurut Prabowo, kelompok masyarakat petani saat ini tidak dapat hidup layak karena tidak mendapat penghasilan yang memadai saat panen.

Hal itu diketahui Prabowo saat mengunjungi petani tebu di Jawa Timur dan petani padi serta tembakau di Klaten, Jawa Tengah.

"Mereka tidak dapat hidup dengan layak. Mereka dengan jerih payah mereka, dengan keringat mereka, sering mereka tidak dapat penghasilan memadai pada saat mereka panen," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, terpuruknya kehidupan petani disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait impor pangan.

Baca juga: Dengan Suara Meninggi, Prabowo Cibir Media Massa soal Jumlah Peserta Reuni 212

Seperti diketahui, pada awal tahun ini pemerintah membuka keran impor beras. Keputusan ini tertuang dalanm Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

Kebijakan impor beras tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam dua tahun terakhir saat pemerintah terakhir membuka keran impor beras pada 2015.

Sebanyak 500.000 ton beras diimpor pada Januari 2018. Kebijakan ini muncul karena adanya kekurangan beras jenis medium sejak akhir tahun 2017. Akibatnya, harga beras di pasaran pun melambung tinggi.

"Entah siapa yang bertanggung jawab saya sendiri heran, tapi pemerintah ini justru mengizinkan impor pangan pada saat panen ini saya tidak mengerti," ujar Prabowo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X