Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kelompok Petani Merasa Tidak Dilindungi oleh Pemerintah

Kompas.com - 05/12/2018, 21:12 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai, saat ini kebijakan pemerintah cenderung tidak melindungi dan membantu kehidupan kelompok petani.

Prabowo mengatakan, saat berkunjung ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, masyarakat kelompok tani mengeluh dan merasa tidak dilindungi.

"Kelompok tani kita, kaum petani kita, mereka yang memproduksi pangan untuk kita. Mereka tidak dibantu dan dilindungi saat ini," ujar Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Di mana-mana rakyat kita tidak merasa ada pemerintah yang melindungi mereka," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Kebijakan Impor Pangan Sebabkan Petani Tak Hidup Layak

Menurut Prabowo, kelompok masyarakat petani saat ini tidak dapat hidup layak karena tidak mendapat penghasilan yang memadai saat panen.

Hal itu diketahui Prabowo saat mengunjungi petani tebu di Jawa Timur dan petani padi serta tembakau di Klaten, Jawa Tengah.

"Mereka tidak dapat hidup dengan layak. Mereka dengan jerih payah mereka, dengan keringat mereka, sering mereka tidak dapat penghasilan memadai pada saat mereka panen," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, terpuruknya kehidupan petani disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait impor pangan.

Baca juga: Dengan Suara Meninggi, Prabowo Cibir Media Massa soal Jumlah Peserta Reuni 212

Seperti diketahui, pada awal tahun ini pemerintah membuka keran impor beras. Keputusan ini tertuang dalanm Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

Kebijakan impor beras tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam dua tahun terakhir saat pemerintah terakhir membuka keran impor beras pada 2015.

Sebanyak 500.000 ton beras diimpor pada Januari 2018. Kebijakan ini muncul karena adanya kekurangan beras jenis medium sejak akhir tahun 2017. Akibatnya, harga beras di pasaran pun melambung tinggi.

"Entah siapa yang bertanggung jawab saya sendiri heran, tapi pemerintah ini justru mengizinkan impor pangan pada saat panen ini saya tidak mengerti," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com