Elite Diminta Tak Politisasi Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 15:55 WIB
Anggota TNI dibantu warga mempersiapkan peti jenazah untuk korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 karyawan PT Istika Karya diduga tewas ditembak oleh KKB saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/sgd/hp. ANTARA/IWAN ADISAPUTRAAnggota TNI dibantu warga mempersiapkan peti jenazah untuk korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 karyawan PT Istika Karya diduga tewas ditembak oleh KKB saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/sgd/hp.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengimbau para politisi tidak memanfaatkan peristiwa pembunuhan pekerja pembangunan infrastruktur oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga, Papua.

"Dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Halili menjelaskan, elite politik justru harus mempercayai dan memberi dukungan kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan daerah tersebut.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gunakan Pendekatan Dialog Selesaikan Masalah Keamanan di Papua

Sementara kepada aparat keamanan, Setara Institute mendorong untuk mengambil tindakan tegas demi tercipta kembali situasi kondusif di wilayah tersebut.

"Tindakan kriminal yang dilakukan secara keji harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya," ujarnya.

Namun, Halili mengingatkan aparat keamanan untuk tetap mengambil tindakan yang terukur agar tidak memperburuk keadaan.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Transparansi Penanganan Kasus Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Sebelumnya, sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X