Komnas HAM Dorong Transparansi Penanganan Kasus Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang valid dan penjelasan soal pembantaian pekerja di Kabupaten Nduga, Papua, dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan, publik perlu mendapatkan penjelasan terkait peristiwa tersebut.

"Dua hingga tiga minggu ke depan kan harus sudah ada kejelasan. Sebenarnya peristiwa persisnya seperti apa. Harus diumumkan oleh apakah Menko Polhukam atau Kapolri supaya semua orang mengakses data itu," kata Amiruddin, saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2018).

Baca juga: Komnas HAM Kecam Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Komnas HAM juga mendorong penanganan dan penindakan kasus ini dilakukan secara terbuka.

Amiruddin menjelaskan, tanpa transparansi, hal itu berpotensi memunculkan spekulasi-spekulasi yang dapat memperlebar masalah.

"Setiap tindakan itu nanti mesti disampaikan secara terbuka oleh kepolisian sehingga semua orang tahu bahwa tindakan itu dilakukan secara tepat," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

Baca juga: 7 Catatan Kriminal Kelompok Separatis Pimpinan Egianus Kogoya di Nduga

Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Sementara itu, menurut pengakuan salah seorang pekerja yang selamat, ada 19 orang yang dibantai di lereng bukit Puncak Kabo.