Jokowi Minta Daerah Contoh DKI dan Jateng soal Pencegahan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh daerah untuk mencontoh provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sebab, kedua daerah itu memiliki sistem pelayanan birokrasi terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Saya tadi di depan telah ditunjukan Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik. Rankingnya tadi saya lihat. Kalau provinsi, ada DKI dan Jawa Tengah," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Sementara untuk di tingkat II, daerah yang memiliki sistem birokrasi terbaik untuk mencegah korupsi adalah Kabupaten Boyolali. Jokowi ingin daerah-daerah itu menjadi contoh bagi daerah lainnya.

"Kita ini kan paling gampang mencontoh. Memfotokopi, kita paling pinter. Kalau buat contoh 1 kementerian, lembaga, provinsi kab, kota, akan cepat sekali," kata Jokowi.

"Kita garap habis (itu) sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh," sambungnya.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Jokowi pun memastikan, pemerintah pusat terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi.

Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jokowi menegaskan pencegahan korupsi ini sangat penting. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tak hanya diukur dari banyaknya koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan.

"Keberhasilan bangsa yang anti-korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi, diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tidak pidana korupsi," ujar Jokowi.