Somasi KPU, DPD Gerindra DKI Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta melayangkan somasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Somasi itu, terkait dengan permintaan Gerindra kepada KPU untuk membuka tanda bintang dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Langkah somasi ditempuh Gerindra usai pihaknya memenangkan sengketa di Komisi Informasi DKI Jakarta mengenai permintaan pembukaan seluruh digit angka dalam NIK dan NKK.

Menanggapi hal itu, Koalisi Perlindungan Data Pribadi yang terdiri dari sejumlah lembaga, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan lembaga lainnya, mengkritik sikap Gerindra.

Menurut Koalisi, langkah Gerindra melayangkan somasi ke KPU DKI tidak tepat. Sebab, dalam putusannya, Komisi Informasi tidak memerintahkan KPU DKI Jakarta untuk membuka atau menyerahkan tanda bintang pada NIK dan NKK.

"Tidak ada satu pun perintah untuk membuka atau menyerahkan KPU DKI untuk membuka NIK dan NKK yang dibintangi," kata Direktur Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Menjamin Perlindungan Data Priviasi di Pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

"Tidak tepat jika Gerindra mensomasi KPU DKI," sambungnya.

Titi menjelaskan, Keputusan Komisi Informasi menyebutkan bahwa membuka tanda bintang dalam NIK dan NKK merupakan bagian dari keterbukaan informasi terbuka yang bersifat ketat dan terbatas.

Ketat artinya hanya dapat diakses di tempat pemegang data, sementara terbatas artinya hanya bisa diakses oleh lembaga atau badan hukum.

Berdasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, disebutkan bahwa seluruh informasi dari badan publik sesungguhnya bersifat terbuka, kecuali informasi yang dinyatakan ketat dan terbatas.

Dari salinan yang didapat Kompas.com, Keputusan Komisi Informasi bernomor 0018/VIII/KIP-DKI-PS/2018 itu juga memerintahkan KPU Provinsi DKI Jakarta duduk bersama dengan DPD Gerindra DKI Jakarta dan Dinas Dukcapil DKI Provinsi Jakarta untuk membahas Daftar Pemilih Pemilu tahun 2019.

Perintah untuk duduk bersama, lanjut Titi, juga sudah dilakukan pihak-pihak terkait. Namun, DPD DKI Gerindra justru mengambil langkah somasi.

Atas dasar hal tersebut, Koalisi Perlindungan Data Pribadi menyatakan dua sikapnya.

Baca juga: Gerindra DKI Somasi KPU DKI Terkait Data NIK dan NKK Pemilu 2019

Pertama, Koalisi mendukung KPU DKI Jakarta dan menguatkan sikap KPU RI yang melindungi data privasi dalam bentuk penyertaan bintang dalam NIK dan NKK.

Sikap kedua, yaitu mendorong semua pemangku kepentingan Pemilu tetap menjamin segala bentuk data privasi dan mengamankannya dari segala bentuk penyalahgunaan.

"Kami juga meminta kepada partai politik peserta Pemilu punya komitmen di dalam menjaga data privasi warga negara dan tidak kemudian berusaha melakukan upaya intimidasi kepada penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan data privasi warga negara," tandas Titi.