Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 28/11/2018, 17:50 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Karding, jika proyek infrastruktur lebih cepat selesai maka akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai Jokowi memanfaatkan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Ya enggak lah (menggunakan wewenang pribadi). Kalau mengerjakan sesuatu semakin cepat jadi semakin baik kan. Sepanjang ukuran kualitas dan bahannya terbaik, artinya manfaat yang didapat rakyat lebih cepat,” kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Karding tak sependapat dengan penilaian Ferdinand Hutahaean yang menganggap perintah Jokowi mempercepat proyek infrastruktur masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

“Apa yang diperalat kan itu bawahannya Presiden. Dia (Ferdinand) yang enggak ngerti tata negara di pemerintahan,” kata Karding.

“Jadi enggak ada masalah, justru kalau pekerjaan cepet selesai berarti efektif, produktif digunakan untuk manfaat rakyat lebih cepat penghasilan untuk negara kan bagus,” lanjut dia.

Menurut Karding, apa yang dilakukan bukan masuk kategori kampanye dan tidak ada penyalahgunaan jabatan.

Kecuali, lanjut Karding, jika ada unsur korupsi di dalam proyek yang diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Karding justru meminta Ferdinand untuk lebih fokus mengkritisi hal-hal yang lebih substantif yang dapat mengedukasi masyarakat.

“Dia (Ferdinand Hutahaean) kehabisan bahan mending mengkritisi hal-hal yang lebih substantif, edukatif, dan konsepsional ke masyarakat. Hal itu lebih baik daripada hal-hal yang enggak penting,” kata Karding.

Diberitakan sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com