Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Kompas.com - 28/11/2018, 13:02 WIB
Sandiaga Uno calon wakil presiden nomer urut 2 saat berkunjung ke Sayangan, pusat pembuatan alat dapur dari aluminium di Dusun Tegalpakis Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Banyuwangi Selasa (27/11/2018) KOMPAS.COM/Ira RachmawatiSandiaga Uno calon wakil presiden nomer urut 2 saat berkunjung ke Sayangan, pusat pembuatan alat dapur dari aluminium di Dusun Tegalpakis Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Banyuwangi Selasa (27/11/2018)
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mencoba menghargai pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2019.

Sandiaga mengatakan, Jokowi sudah bersikap jujur karena terang-terangan menyebut proyek infrastruktur digunakan untuk kepentingan politik.

"Ini yang harus kita sikapi dengan baik buat saya, kita harus hargai kejujuran Pak Jokowi, Pak Presiden, bahwa infrastruktur itu memang dikhususkan untuk terpilih kembali, it's fine," ujar Sandiaga di Jalan Galuh, Rabu (28/11/2018).

Sandiaga menilai, apa yang dilakukan Jokowi merupakan keuntungan seorang petahana. Calon presiden petahana bisa memamerkan hasil kerjanya saat berkampanye. Dia mengatakan, itu fair untuk dilakukan.


Baca juga: 6 Fakta Kunjungan Sandiaga di Banyuwangi, Tawarkan OK OCE hingga Goyang Dua Jari

Sandiaga mengatakan, dia dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak boleh kesal dengan kondisi itu. Ini merupakan risiko mereka sebagai pasangan penantang.

"Ini adalah risikonya penantang, kita enggak punya jabatan atau kekuasaan yang bisa kita pertontonkan," kata dia.

Pengakuan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tahu kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X