Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 28/11/2018, 12:22 WIB
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agus Hermanto meminta pembangunan infrastruktur yang hendak dikejar Presiden Joko Widodo tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019.

"Yang terbaik adalah pembangunan dari pemerintah tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan politik yang ada," kata Agus ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Kendati demikian, ia menyetujui bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan meskipun terjadi di tahun politik.

"Semuanya bisa berjalan secara sinergi dan seharusnya tidak ada yang mempengaruhi," ucapnya kemudian.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mengebut pembangunan infrastruktur sebagai salah satu untuk kepentingan Pemilu 2019.

Salah satu proyek infrastruktur yang dikejar penyelesaiannya adalah jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheuni-Palembang.

Presiden Jokowi menjelaskan, awalnya ia mendapatkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa jalan tol itu rencananya akan diselesaikan Juni 2019.

Mendengar informasi itu, Presiden kemudian mengajukan penawaran.

"Saya tawar, bisa ya mbok April (2019) saja," kata Jokowi kala memberikan pidato di acara CEO Forum di JCC Senayan, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Integrasikan Kawasan Industri dan Wisata dengan Tol Jakarta-Surabaya

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," ujarnya kemudian.

Agar tak salah tafsir, dalam kesempatan itu Jokowi meluruskan apa maksud dari manfaat yang ia katakan tersebut.

"Maksudnya manfaat buat Lebaran (Juni 2019). Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik lebaran pakai mobil. Bukan untuk pemilu. Pasti mikirnya pemilu ini," papar Jokowi disambut tawa para undangan.

Lalu, Jokowi menambahkan "Tapi ya itu (pemilu) juga."



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X