Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Infrastruktur Selesai Sebelum Pilpres, Jokowi Ingin Tambah Daftar Prestasinya

Kompas.com - 28/11/2018, 09:34 WIB
Jessi Carina,
Dian Maharani

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut wajar jika Presiden Jokowi ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019 digelar. Ace mengatakan hal ini untuk menambah daftar prestasi Jokowi selama memimpin pemerintahan.

"Program unggulan Pak Jokowi kan salah satunya seperti program infrastruktur, itu ya harus bisa selesai sebelum periode pertama berakhir. Nah saya kira itu harus dimaknai bahwa memang Pak Jokowi ini ingin mengedepankan prestasi," ujar Ace ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Ace mengatakan, calon presiden petahana memiliki kesempatan untuk lebih banyak menampilkan keberhasilan daripada capres penantang. Hal ini dimanfaatkan Jokowi untuk menunjukan keberhasilannya selama menjabat. Sebagai petahana, kampanye Jokowi tidak sebatas janji-janji saja.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

"Supaya rakyat tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu betul-betul dia bekerja untuk kepentingan rakyat," kata dia.

Hal ini sekaligus menunjukan tanggung jawab Jokowi kepada masyarakat. Bahwa program-program unggulan seperti pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik di pemerintahannya.

Pengakuan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tau kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga.Udah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni.

Selain Tol Bakauheni-Palembang, menurut Jokowi, masih ada sejumlah Infrastruktur lain yang juga akan diresmikan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Jalan Tol Jakarta-Surabaya akan tersambung pada Desember 2018. Proyek infrastruktur lainnya yang juga akan resmi beroperasi yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara dan Pelabuhan New Makassar.

Selain itu, landas pacu ketiga atau terakhir Bandara Soekarno-Hatta juga akan beroperasi.

"Saya enggak tahu, kok semuanya selesai menjelang pemilu, enggak ngerti  juga saya," kata Jokowi kembali disambut tawa hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com